Hidayatullah.com–Sebagaimana diberitakan, Kepada Divisi Humas Polri Irjen Nanan Soekarna mengatakan bahwa Polri akan mengawasi kegiatan-kegiatan dakwah Islam. Polisi juga akan mengambil tindakan jika ada pendakwah yang memprovokasi umat.
Menanggapi itu, serempak tokoh-tokoh dan ormas Islam menyayangkan dan menolak pernyataan tersebut. Kali ini, penolakan kebijakan tersebut datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“PKS dengan tegas menolak kebijakan tersebut,” kata Juru Bicara Fraksi PKS di DPR, Mutammimul Ula, Sabtu (22/08) kemarin.
Menurut Tamim, pengawasan berlebihan ini rentan menjadi sumber ketegangan baru antara umat Islam dan pemerintah.
“Kita jangan menjadi negara polisionel, sebab itu sama bahayanya dengan negara militer,” imbuh dia.
Baca Juga
Selain berpotensi memantik lahirnya ketegangan baru, kata Tamim, dalam posisi ini umat Islam jelas sebagai pihak yang dicurigai.
Polisi, harap Tamim, hendaknya jangan panik dalam menghadapi aksi teroris yang sesungguhnya terbatas dalam segi jumlah.
“Artinya, untuk menghadapi para teroris yang terbatas itu, janganlah polisi mengawasi umat secara mayoritas. Hal ini akan memerlukan energi besar,” pungkas anggota Komisi I DPR ini.
Sementara itu, pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dalam rilisnya yang dikirim ke redaksi, menilai, berbagai upaya aparat yang mulai mencurigai aktivitas Islam sebagai kurang kerjaan. Jika langkah itu terus dilakukan, tindakan aparat akan semakin sewenang-wenang.
“Polri ngerti apa soal dakwah? Jika itu dibiarkan, maka Polri semakin sewenang-wenang,” ujar Rizieq. [ain/wk/hidayatullah.com]
