Hidayatullah.com–Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siroj menilai reformasi di tubuh kepolisian belum efektif menyusul terulangnya kekerasan yang menyebabkan korban di pihak warga yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat.
Said Aqil mendesak Polri kembali ke tugas pokok dan fungsi awal sebagai polisi rakyat yang melindungi dan mengayomi masyarakat tanpa pamrih.
“Saya terus terang sangat menyesalkan kejadian di Bima. Kejadian itu bisa terjadi karena Polri keluar dari ruhnya sebagai polisi rakyat, mereka tidak bekerja sebagaimana mestinya melindungi dan mengayomi masyarakat,” ujar Said dalam pernyataan resminya menanggapi aksi pembubaran demonstrasi di Bima yang berujung kekerasan, Senin (26/12/2011).
Menurutnya, kejadian tersebut dinilai bisa terjadi lantaran polisi tidak melihat rakyat sebagai objek yang semestinya dilindungi dan diayomi secara total.
Said mengatakan sejarah terbentuknya Polri juga diawali dari polisi rakyat, sehingga dalam menjalankan tugas sudah semestinya mengutamakan kepentingan masyarakat. Namun, lanjutnya, kondisi yang terjadi sekarang adalah sebaliknya, aparat kepolisian lebih mengutamakan pihak yang memberikan imbalan.
“Dalam menjalankan tugas pengamanan, sudah semestinya mereka mengedepankan bagaimana melindungi masyarakat. Soal nanti di proses penyelidikan dan penyidikan ternyata masyarakat yang salah, itu nanti prosesnya, yang terpenting langkah awal harus mengutamakan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Said juga menyarankan agar Mabes Polri melakukan instrospeksi dan pembenahan internal. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mereformasi kepolisian adalah memperbaiki proses seleksi calon anggota.
“Proses seleksi calon anggota tidak diiringi adanya praktik nepotisme dan suap menyuap. Kurikulum pendidikan kepolisian juga harus diperbaiki. Bagaimana menjalankan tugas pengamanan yang berpihak ke rakyat,” katanya dalam laman Bisnis.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
