Hidayatullah.com–Wacana ibu kota provinsi pindah ke Takengon sudah muncul semenjak 2005 karena Banda Aceh telah luluh lantak akibat gempa bumi dan tsunami. Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Aceh menilai perlu untuk mewacanakan kembali masalah ini. Menurut PII, wacana ini dimunculkan guna meredam isu pemekaran daerah yang berpotensi menimbulkan konflik.
“PII Aceh melihat isu pemekaran muncul karena ada kesenjangan pembangunan antar daerah di Aceh,” demikian ujar PII dalam rilis yang dikirim ke redaksi hidayatullah.com, Ahad (28/04/2013).
Dalam rilis yang ditandatangani pengurus wilayah PII Aceh, Ahmad Yanis (Ketua III) dan Indra Perdana (Sekretaris Umum) itu memuat tiga alasan perlunya memperyimbangkan Ibo Kota Aceh ke Takengon.
Pertama, pertimbangan politik stabilitas, kedua pertimbangan sosio-ekonomi, dan terkhir, pertimbangan fisik dan geografis.
“Dari sejarah kita ketahui bahwa, daerah dataran tinggi Gayo yang merupakan benteng alam yang sangat strategis bagi pertahanan pasukan kerajaan Aceh. Dataran ini juga sempat digunakan oleh Sultan Aceh Tuanku Muhammad Daudsyah (1874-1903) beserta pengawalnya maupun tokoh-tokoh penting dalam Perang Aceh, kemudian Panglima Polem dan Cut Nyak Dhien juga pernah bertahan kesini bertahan dari serangan penjajah di pesisir,” demikian isi rilis tersebut.
Baca Juga
Menurut PII, ada banyak contoh Negara yang telah sukses meindahakan Ibu Kota dan Pusat Pemerintahan, di antaranya Malaysia, Brasil, Dan Myanmar. Untuk Aceh, Banda Aceh dijadikan sebagai Pusat Bisnis dan Pusat Pendidikan. Dengan pindahnya Ibu Kota ke Takengon akses daerah ke pusat pemerintahan menjadi lebih dekat terutama yang berada di wilayah perbatasan.
“Dan wilayah perbatasan dan Selatan Aceh akan lebih terperhatikan, kita mulai dengan pembukaan jalan Blangkejren-Lokop dan Nisam-Takengon. Lalu Beutoeng-Blangkejren, InsyaAllah kita dapat membangun Aceh lebih baik,” tulis PII.*
