Hidayatullah.com– Terkait konferensi ekonomi di Bahrain, Republik Indonesia (RI) mengatakan masih menunggu hasil konferensi ekonomi di Manama tersebut.
Namun, perwakilan dari Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI, Rahendro Witomo, menegaskan dukungan Indonesia untuk perdamaian Palestina.
“Kami Indonesia tidak pernah mundur selangkah pun dalam mendukung perdamaian Palestina,” ujarnya dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (26/06/2019).
Dukungan ini akan ditujukan dengan memajukan isu-isu Palestina di forum internasional.
Tahun ini Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB akan menggalakkan isu Palestina, dan katanya itu terus Kemlu RI lakukan dari tahun-tahun sebelumnya.
Baca Juga
“Isu Palestina tetap menjadi fokus. Jadi prinsipnya apa pun yang terjadi, kita lakukan di berbagai forum internasional, kita di Dewan PBB mencoba mencari peluang untuk bisa mengangkat isu Palestina,” tutupnya.
Dalam konferensi pers di Jakarta tersebut, Pemerintah Palestina menolak tegas Konferensi Manama yang saat ini sedang berlangsung di Bahrain.
Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Dr Zuhair Al-Shun menyampaikan beberapa poin penting tentang bagaimana sikap Palestina berkaitan dengan Konferensi Ekonomi Perdamaian untuk Kemakmuran yang sedang dilaksanakan itu.
“Saya sampaikan bahwa konferensi di Manama itu menghasilkan rekomendasi yang menyulitkan dan membuat rakyat Palestina lebih sedih lagi,” ujar Zuhair.
Dalam konferensi yang berlangsung selama dua hari itu, diajukan “solusi ekonomi” untuk warga Palestina atau yang disebut “kesepakatan abad ini”. Nantinya akan ada dana yang dicairkan lebih dari USD 50 miliar untuk investasi selama kurun waktu 10 tahun di bidang pariwisata, pendidikan, dan infrastruktur.
Baca: PLO & Hamas Minta Dunia Boikot Konferensi Ekonomi di Bahrain
‘Deal of the century’ atau Kesepakatan Abad Ini adalah rencana ‘perdamaian’ yang disiapkan oleh pemerintahan Trump dan disebut memaksa Palestina untuk membuat pengakuan tidak adil demi ‘Israel’, termasuk pada status Yerusalem Timur yang dijajah dan hak kembali para pengungsi Palestina.
Pertemuan di Bahrain ini ditolak mayoritas rakyat Palestina. Bagi mereka pertemuan atau perjanjian apapun tanpa ada keputusan Palestina merdeka dan hak warganya memperoleh kebebasan dan kembalinya tanah mereka yang dirampas ‘Israel’ adalah sesuatu yang sia-sia.* Azim Arrasyid
