Hidayatullah.com– Penutupan lokalisasi Lembah Harapan Baru (LHB) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan digugat para penghuninya. Melalui kuasa hukumnya, para pelacur meminta pembatalan keputusan tersebut. Meski digugat, Pemkot Balikpapan pantang surut dengan keputusan yang diambil.
“Sikap Pemkot Balikpapan tetap pada rencana semula dan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan,” tegas Kabag Humas dan Protokoler Kota Balikpapan Sudirman Djajaleksana kepada hidayatullah.com via pesan selular, Kamis (23/5/2013).
Menurut Sudirman, tahapan-tahapan tersebut yaitu menutup kompleks lokalisasi pada tanggal 5 Juni 2013. Hal ini, kata dia, sesuai Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-12/2013 Perihal Penutupan Komplek Lokalisasi Wanita Tuna Susila KM 17, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara.
Pemkot Balikpapan pun, kata Sudirman, selama ini telah melakukan pembinaan bagi para pekerja seks komersial di LHB.
Diberitakan di berbagai media massa, para pelacur di LHB KM 17 menggugat SK Walikota Balikpapan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Samarinda. Namun, hingga saat ini, Sudirman mengaku pihaknya belum menerima gugatan tersebut.
Baca Juga
“Baik (gugatan) dari kuasa hukum (LHB) maupun dari PTUN,” terangnya.
“Sepanjang belum ada realisasi, apalagi penetapan dari PTUN, Pemkot (Balikpapan) tetap pada pelaksanaan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan sebelumnya,” imbuh Sudirman.
Seperti diketahui, sikap Pemkot Balikpapan menutup pelacuran di KM 17 telah didukung berbagai elemen masyarakat Balikpapan. Termasuk Majelis Ulama (MUI) Balikpapan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
