Hidayatullah.com–Pimpinan ormas dan lembaga Islam menyampaikan kecaman dan kutukan keras terjadinya pembantaian secara brutal terhadap rakyat oleh rezim militer Mesir. “Kami mendesak kekerasan segera dihentikan, hukum dan demokrasi kembali ditegakkan secara jujur dan adil,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr M Din Syamsuddin, dalam jumpa pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jl Menteng Raya No 62 Jakarta, Senin (29/7/2013) siang.
Pimpinan ormas dan lembaga Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Parmusi, dan Perti, juga mendesak agar mengangkat kembali Mohammad Mursy sebagai Presiden Mesir yang terpilih secara sah dan demokratis, demi tegaknya hukum dan demokrasi secara jujur dan adil.
“Kami juga menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, OKI, Liga Arab, dan lembaga internasional lainnya untuk mendukung restorasi di Mesir, mengambil peran serius menghentikan kebrutalan rezim teroris militer Mesir,” ucap Din, seperti diberitakan laman Muhammadiyah.
Pimpinan ormas dan lembaga Islam juga mengingatkan negara adi kuasa, Amerika Serikat tidak bersikap mendua dalam melihat persoalan Mesir. Jangan melanjutkan intervensi di Mesir yang dapat mempengaruhi perkembangan dunia Arab dan Islam.
Pemerintah Indonesia juga diminta memainkan peran aktifnya, tidak sekadar menyampaikan kata keprihatinan. “Pemerintah Indonesia perlu mengambil prakarsa aktif,” kata Din.
Baca Juga
Sekjen Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Imam Suhardjo menambahkan, pemerintah Indonesia perlu menyadari bahwa Indonesia punya utang sejarah kepada Mesir karena Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.
“Pegiat hak asasi manusia tolong bersuara. Satu dua orang non-Muslim tewas bersuara keras, tapi sekarang ratusan orang Mesir dibantai secara brutal, tunjukkan juga suaranya,” kata Imam Suhardjo.
Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Bachtiar Nasir mengingatkan Pemerintah Indonesia tidak cukup hanya menyampaikan pernyataan di melalui jejaring sosial dan disampaikan oleh juru bicara dari Kementerian Luar Negeri.
“Indonesia memiliki ikatan emosional dan historis dengan negeri di Semenanjung Sinai. Anda tahu berapa jumlah alumni Kairo di Indonesia ini dan berapa ribu yang masih ada di sana dan mereka orang yang punya pengaruh di sini? Ini harus diperhatikan oleh negara,” ujar Bachtiar Nasir.
Pernyataan di tingkat di twitter atau hanya sebatas lewat juru bicara Kemenlu tanpa ada aksi nyata ini bisa dianggap menjadi bom waktu sendiri di dalam negeri.
“Presiden harus membuat aksi nyata agar ada saluran channeling kemarahan masyarakat. Berusaha keras untuk menghentikan pertumpahan darah, apakah lewat OKI, hubungnan bilateral walau menyingkirkan unsur intervensi, atau secara tegas mendesak Dewan Kemanan PBB atau PBB itu untuk turun tangan,” tegasnya.
Sebelumnya militer Mesir melakukan aksi kudeta dan menggulingkan Presiden Mohammad Mursy yang sebelumnya terpilih secara demokratis.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
