Hidayatullah.com—Meski kubu Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo alias Jokowi dinilai telah menimbulkan keresahan massal pasca isu-isu yang dilontarkan menyangkut kenaikan harga Bahan Bakar Mintak (BBM), sampai hari ini masyarakat belum juga mendengar langkah strategis apa yang akan ditemuh Jokowi.
“Sampai hari ini, masyarakat hanya mendengar Jokowi meminta Presiden SBY untuk menaikan BBM pada akhir masa pemerintahannya. Hal ini sangat di sayangkan, artinya Jokowi dan partai pendukungnya ingin mengulangi kebijakan SBY yang selama 10 tahun ini yang mereka anggap salah yaitu menaikan harga BBM,” demikian disampaikan Ketua DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Bidang Organisasi, Imam Hadi Kurnia dalam rilisnya Jumat, (29/08/2014).
Sebagai Presiden yang akan segera di lantik pada Oktober 2014 ini, ada baiknya Jokowi dan tim ekonominya menenangkan keresahan massal yang terjadi pada masyarakat.
Menurut Imam, caranya tentu dengan menyiapkan dan menyampaikan opsi alternatif ataupun langkah kebijakan yang baru kepada masyarakat agar keresahan massal ini tidak memberikan dampak negatif yang lebih besar pada masa awal kepemimpinan pak Jokowi kelak.
Sebab, salah satu bentuk ekses negatif jika wacana kenaikan harga BBM bersubsidi ini dibiarkan bergulir sehingga memunculkan para spekulan yang melakukan aksi penimbunan bahan pokok yang berakibat pada kelangkaan dan merangkak naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok masyarakat di pasaran.
Baca Juga
“Untuk itu kami ingin mengingatkan pak Jokowi, apabila wacana kenaikan hara BBM bersubsidi ini terus bergulir tanpa ada kepastian kebijakan maupun waktu penerapannya, maka bukan hanya kelangkaan BBM yang terjadi, tetapi juga kelangkaan barang kebutuhan pokok masyarakat. Akibat dari ulah segelintir spekulan yang ingin mengambil untung dari keresahan masyarakat.”
Yang menjadi pernyataan IKAPPI, mengapa isu BBM ini muncul setelah Megawati dan Jusuf Kalla (JK) usai dari Amerika Serikat (AS).
“Mengapa wacana ini menguat sepulang Megawati dan JK dari Amerika? Apakah semua ini memiliki keterkaitan dengan Memorandum of Economic and Financial Policies antara Indonesia dengan IMF tahun 2000?,” ujar Imam. *
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
