Hidayatullah.com– Ulama yang lahir dan tumbuh besar di kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, KH. Bachtiar Nasir mengungkapkan, warga kampung yang sebagian besar berprofesi nelayan itu dulunya hidup sejahtera sebelum kemudian menderita saat adanya kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Jadi waktu kami kecil di sini kami sangat sejahtera, nelayan-nelayan juga sangat sejahtera. Kami nggak terganggu, mereka belum datang,” ujarnya kepada para wartawan termasuk hidayatullah.com, di halaman Masjid Keramat Luar Batang, Selasa (10/05/2016).
Mereka yang dimaksud Bachtiar –sembari dia memohon maaf karena menyebutnya– adalah para pendatang etnis Thionghoa yang belum ada di Pluit saat itu.
“Saya lahir di sini, Jalan Luar Batang 5, di belakang sini nih,” kata Bachtiar sambil menunjuk salah satu rumah di dekat masjid. [Baca juga: Orasi Berapi-api Ulama Luar Batang: Lahan Diambil, Kami Bersabar]
Ketika para warga pendatang tersebut mulai berdatangan dan membangun kawasan elit di pesisir teluk Jakarta, lanjut Bachtiar, ia dan warga kampung Luar Batang tidak cemburu sedikit pun. Sebab hubungan antara etnis Thionghoa dan penduduk asli terjalin harmonis.
“Ketika mereka datang dan mengintervensi, kami nggak cemburu. Waktu kecil di sini kita punya warung namanya Amoy, kita deket sama orang China, kita sayang sama mereka. Di sini juga ada orang China namanya Akiw, kita juga deket, sayang sama dia,” jelasnya.
Namun menurutnya, sejak datang pemimpin seperti Ahok, penduduk asli Luar Batang mengaku terganggu. Akibatnya etnis Thionghoa yang tinggal di apartemen sekitar Luar Batang merasa tidak aman, sebagian, ujar Bachtiar, pada kabur.
“Ini kelakuan gubernur sebetulnya, awalnya kita aman di sini,” tambah Bachtiar.
Tak Mundur
Pendiri AQL Islamic Center ini bercerita, saat kecil dirinya sering bermain di pinggir laut. Ketika musim barat tiba, ia juga asyik menangkap kerang-kerang besar.
“Saya belajar berenang di pelabuhan sini. Kita kalau habis bikin kapal baru, kita semua ke pulau sama-sama, konvoi 20 sampai 30 kapal. Sekarang udah nggak bisa, dirampok semua, pulau-pulau mereka yang kuasai,” ungkapnya sembari –meminta maaf lagi– menyebut nama etnis, “tapi mereka sudah melakukan intervensi berlebihan.”
Walaupun begitu, terang Bachtiar, masyarakat masih tidak cemburu, meski sejak itu mereka juga menjadi korban banjir gara-gara pembangunan Pantai Indah Kapuk.
“Nggak ada masalah. Eh, sekarang mau digusur, mereka siap mati berkorban apa saja kalau sudah gitu tuh. Ya saya juga udah kepalang tanggung, karena saya orang sini,” tukasnya.
Karena itulah dirinya tak berminat bertemu Gubernur DKI yang sudah membuat kebijakan menggusur Luar Batang.
“Saya nggak bermimpi ketemu Ahok, tapi kalau ketemu, haram gue mundur,” tambah Bachtiar.
Menurutnya, tidak seharusnya pemimpin seperti Ahok menggusur seenaknya tanpa pertimbangan yang matang, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak. [Baca juga: Warga Luar Batang: Ahok Mestinya Tak Perlakukan Warga Seperti Sampah]
Selanjutnya, ia menyinggung Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1998 terkait masalah pertanahan. Bahwa jika ada bangunan yang sudah ditinggali selama lebih dari 20 tahun, maka tidak bisa digusur seenaknya.
“Kita sudah puluhan tahun tinggal di Kampung Luar Batang ini, sebelum saya lahir orang tua saya sudah di sini, sudah turun-temurun. Dan kita sudah punya surat-surat tanah di sini,” tutup Bachtiar.*
