Hidayatullah.com– Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membekukan anggaran Pramuka sebesar Rp 10 miliar, dengan alasan Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault dituding mendukung khilafah dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Tudingan itu didasari atas pernyataan dan kedatangan Adhyaksa pada acara HTI tahun 2013 alias hampir 4 tahun silam. Pada tahun 2017 ini, HTI telah dicabut Surat Keputusan Badan Hukumnya oleh pemerintah.
Adhyaksa mengaku, sampai saat ini belum menerima panggilan langsung dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, untuk menghadap dan mengklarifikasi soal pernyataan dan kedatangannya pada acara itu.
Baca: Penolak Perppu Ormas Distigma sebagai Kroni HTI, Persis: Itu Naif
Namun begitu, Adhyaksa menyatakan siap menghadap Menpora kalau dipanggil.
“Siaplah wong kita rakyat kok. Dia, kan, lagi memimpin, ya kita ikutin,” ucapnya saat dihubungi hidayatullah.com di Jakarta, Selasa (25/07/2017).
Baca Juga
Adhyaksa mengaku sudah mengirim surat klarifikasi ke Menpora pada tiga pekan yang lalu.
Selain ke Menpora, ia juga sudah mengklarifikasi ke Badan Intelijen Negara (BIN), Presiden Joko Widodo, serta bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk menjelaskan bahwa kedatangannya ke acara HTI itu hanya sebagai tamu undangan.
“Tidak ada kata-kata saya anti Pancasila di situ,” tegasnya.
Menpora zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini pun berujar, ketimbang mengurusi soal seperti ini, Menpora Imam Nahrawi sekarang sebaiknya menyelesaikan persoalan besar seperti dualisme KNPI dan KONI, masalah atlet, dan staus disclaimer.* Andi
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
