Hidayatullah.com– Pemerintah Indonesia perlu menempuh langkah diplomatik yang tegas atas pemerintah Myanmar, dalam upaya mengatasi tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya. Langkah dimasuk dermasuk dengan upaya untuk mengeluarkan Myanmar dari ASEAN dan embargo atas negara ini.
Sebab, mengatasi krisis kemanusiaan tersebut dinilai tak cukup hanya dengan pernyataan keprihatinan.
Bahkan, menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, yang paling dibutuhkan saat ini oleh etnis Rohingya bukan bantuan logistik dan kesehatan.
“Tapi, tekanan politik dari dunia terhadap pemerintah Myanmar yang sedang melakukan pembantaian,” ujar Dahnil kepada hidayatullah.com di Jakarta, Rabu (30/08/2017), melalui pernyataan tertulisnya.
Baca: Dahnil: Tragedi di Myanmar Bukan Konflik, tapi Pembantaian Etnis Rohingya
Dalam hal itu, peran pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk mendorong tekanan politik dunia atas pemerintah Myanmar. Termasuk lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“PBB seharusnya menekan Myanmar secara politik, menghukum mereka, karena terang melakukan kejahatan kemanusiaan secara brutal, dan seolah dunia melegalkan pembantaian tersebut,” ungkap Dahnil.
Dahnil pun berharap, pemerintah Indonesia bisa memimpin menyampaikan sikap tegas dan terang dalam bentuk tekanan politik luar negeri, dengan menghimpun negara-negara yang peduli dengan tragedi kemanusiaan di Myanmar.
“Agaknya perlu pemerintah Indonesia untuk tegas misalnya melakukan peringatan diplomasi yang keras,” ujarnya.
“Misalnya dengan menarik Dubes RI dari Myanmar, dan meminta Dubes Myanmar di Indonesia untuk meninggalkan Indonesia,” imbuhnya.
Baca: Myanmar Menolak Penyelidikan PBB terkait Kejahatan pada Etnis Rohingya
Bahkan pada taraf berikutnya, Indonesia diharapkan meminta sidang khusus ASEAN agar mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN dan menghimpun negara-negara yang menjunjung tinggi HAM untuk melakukan embargo atas Myanmar.
Tekanan diplomasi politik seperti ini agaknya belum dilakukan oleh dunia, termasuk oleh Indonesia. “Saya menyarankan Pemerintah Indonesia menginisiasi upaya ini,” ujarnya.
Diberitakan hidayatullah.com sebelumnya, pemerintah Indonesia mengecam serangan termasuk atas fasilitas penampungan pengungsi di Maungtaw Rakhine, Myanmar, pada 25 Agustus lalu. Serangan ini mengharuskan ratusan orang mengungsi dan menyebabkan putaran kekerasan baru.
Indonesia juga menyesalkan telah jatuhnya korban, baik korban jiwa maupun luka-luka. Pemerintah Myanmar diminta segera mengambil langkah-langkah untuk segera memulihkan keamanan dan memberikan perlindungan kemanusiaan secara inklusif.
Baca: Atasi “Genosida” Rohingya, Sekjen PAHAM Desak Indonesia Berperan Aktif
“Indonesia juga mendorong semua pihak segera menghentikan aksi kekerasan, berkontribusi terhadap pemulihan keamanan, serta menghormati hak asasi manusia masyarakat di Rakhine State termasuk masyarakat Muslim,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia yang diterima hidayatullah.com, Selasa (29/08/2017).*
