Hidayatullah.com– Anggota Delegasi DPR RI pada Sidang Umum IPU 139 di Jenewa, Jazuli Juwaini, yang juga Ketua Fraksi PKS DPR, kembali menginformasikan bahwa General Assembly atau Sidang Umum IPU 139, Rabu (17/10/2018) setempat, akhirnya menolak memasukkan agenda pembahasan legalisasi LGBT pada Sidang IPU 140 berikutnya.
“Setelah gagal memasukkan agenda pembelaan dan legalisasi LGBT di Sidang Komite Demokrasi dan Hak Asasi Manusia pada IPU 139 ini, negara pendukung kembali berupaya memasukkan agenda pembahasan tentang LGBT pada forum General Assembly untuk setidaknya dibahas pada Sidang Umum IPU 140 yang akan datang. Alhamdulillah upaya ini gagal kembali melalui voting, meski sempat diwarnai perdebatan alot di awal,” kata Jazuli kepada hidayatullah.com, Kamis, (18/10/2018).
Baca: Di Sidang IPU Jenewa, Delegasi Indonesia Tolak Legalisasi Penyebaran Paham LGBT
Menurut Anggota Komisi I dan BKSAP DPR ini, forum General Assembly akhirnya melaksanakan voting dengan melibatkan seluruh anggota delegasi dari semua negara anggota IPU dengan sistem satu anggota satu suara (one man one vote).
“Hasilnya, Alhamdulillah usul agenda pembahasan LGBT ditolak oleh mayoritas anggota parlemen
dunia dengan komposisi menolak 691 suara dan mendukung 499 suara,” ungkapnya.Menurut Anggota DPR Dapil Banten ini, agenda pembahasan pengakuan hak/legalisasi LGBT ini sendiri awalnya diusulkan oleh Belgia–yang dalam voting kemudian–didukung penuh antara lain oleh Kanada, Swedia, Austria, Inggris, dan Belanda. Sementara itu negara besar yang menolak seperti Rusia, negara-negara Timur Tengah, dan tentu saja Indonesia.
Baca Juga
Baca: Laporan: Kelompok LGBT Dilarang Mendaftar secara Ilegal di Seluruh Dunia
Dengan penolakan ini agenda pembahasan pengakuan dan/atau legalisasi hak-hak LGBT ditolak dan tidak akan dibahas pada Sidang IPU 140 yang akan datang.
“Kita ucapkan syukur Alhamdulillah kerena upaya penolakan ini adalah bagian dari tanggung jawab kemanusiaan kita untuk mewujudkan peradaban dunia yang luhur dan mulia berdasarkan nilai-nilai moralitas, etika, budaya luhur dan agama,” pungkas Jazuli.*
Baca: Delegasi Indonesia Desak Status Kewarganegaraan Rohingya di IPU
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
