Hidayatullah.com– Ustadz Abubakar Ba’asyir (ABB) dipastikan batal dibebaskan oleh Presiden Joko Widodo setelah hingga Rabu (23/01/2019) ini belum ada kepastian pembebasannya.
Urungnya pembebasan Ustadz ABB mendapat pujian dari media Australia. Pemerintah Indonesia disebut mundur dari rencana semula setelah muncul keberatan dari Perdana Menteri Australia, Scott Morrison.
Menurut ABC News dilansir Indonesiainside.id, Presiden Jokowi yang berencana membebaskan Ustadz ABB dengan alasan kemanusiaan, yaitu usia tua dan kesehatannya yang lemah, akhirnya membatalkan setelah adanya keberatan dari dalam negeri dan juga tekanan dari pemerintah Australia.
“Setelah muncul reaksi keberatan dari Australia, pemerintah Indonesia mundur dari rencana semula. Bahkan kini Jokowi menyatakan ulama terpidana itu tidak akan dibebaskan kecuali dia memenuhi persyaratan hukum,” tulisnya, Rabu (23/01/2019).
Aturan hukum menyebutkan, Ustadz ABB yang dipidana 15 tahun penjara harus menyatakan kesetiaan kepada negara. Atau, bisa bebas jika mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, agar memenuhi syarat untuk dibebaskan. Namun semuanya diabaikan Ustadz ABB.
Jokowi juga disebut memiliki beban politik di tengah upayanya melanggengkan jabatan di periode kedua. Terlepas dari sejumlah survei yang mengunggulkannya, ia menghadapi oposisi dari partai-partai Islam yang selama ini berusaha menyerang dari sisi agama.
“Ketika Jokowi mengumumkan rencana pembebasan Baasyir, dia sebenarnya berharap menarik pemilih Muslim konservatif,” disebutkan demikian.
Ustadz ABB sendiri telah menjalani sembilan tahun dari vonis 15 tahun, setelah dinyatakan bersalah karena dituduh terkait dalam pelatihan “kelompok teror” di Aceh.
Dalam usia 81 tahun, kondisi kesehatannya melemah dan sakit-sakitan. Keluarga Ustadz ABB menyatakan kondisi kesehatannya memerlukan perawatan di luar penjara.
“Beliau menderita osteoarthritis dan pembengkakan urat yang butuh perhatian medis yang tak tersedia dalam penjara,” kata Abdul Rochim Ba’asyir, putra Ustadz ABB.
Baca: Elektabilitas Jokowi bisa Anjlok Jika Batal Bebaskan Ustadz ABB
Seperti diketahui, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, meminta Jokowi untuk membatalkan keputusan pembebasan Ustadz ABB. Dia meminta agar Indonesia menghargai para korban bom Bali 2002 dan mengancam melakukan protes jika Ustadz ABB dibebaskan sebelum waktunya.
“Saya jelas akan sangat kecewa soal itu, dan warga Australia lainnya juga sama,” katanya seperti dilansir New York Times.
Australia sebelumnya menuduh Jokowi hendak memanfaatkan pembebasan Ustadz ABB untuk keuntungan politiknya sendiri. Serupa dengan PM Australia Scott Morrison, yang dikritik keras karena bakal memindahkan Kedubes ke Yerusalem menjelang pemilu sela tahun lalu.
Indonesia saat itu memprotes keputusan PM Australia itu terburu-buru dan bermotivasi politik. Bedanya, PM Morrison saat itu ingin suara pemilih Yahudi, sedangkan Jokowi ingin mengeruk suara pemilih Muslim.
“Jokowi sepertinya melakukan hal yang dilakukan Morrison,” kata Ross Taylor, pengamat soal Indonesia.
Baca: TPM: Sudah Seharusnya Ustadz ABB Dibebaskan, Jangan Dipolitisasi
Ross menduga, Jokowi bakal mengabaikan protes Morrison atas rencana pembebasan Ustadz ABB. Sama seperti ketika Ustadz ABB tak rela dicampuri oleh Indonesia dalam isu Kedubes mereka.
“Tentu tak mengejutkan jika Jokowi mengabaikan kritikan PM Australia,” pungkasnya. Tapi ternyata tak seperti itu.
Diketahui selama ini tuduhan-tuduhan Ustadz ABB terkait bom bali tidak terbukti.*
