Hidayatullah.com– Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan perekaman biometrik visa bagi calon jamaah haji dan umrah.
Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, saat rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Dirjen Imigrasi, dan BKPM, Senin (21/01/2019) di Jakarta menyatakan, ia memahami dan menghargai niat baik Kedubes Arab Saudi, yaitu agar ada digitalisasi data sekaligus mempermudah calon jamaah haji dan umrah.
“Namun karena kondisi yang belum siap dan memadai, kami mendorong pemerintah RI agar meminta dan mendesak Kedubes Saudi Arabia untuk menunda pelaksanaannya sampai semuanya siap,” ujarnya dalam rilisnya kepada hidayatullah.com, Rabu (23/01/2019).
Baca: Indonesia Menunggu Jawaban Saudi soal Biometrik Jamaah Umrah
Sekretaris Fraksi PKS ini menjelaskan, belum siapnya infrastruktur dan sistem yang ada dari pihak kedutaan Arab Saudi, alih-alih mempermudah, justru cenderung bisa berpotensi mempersulit calon pemohon visa karena harus datang sendiri ke tempat-tempat pengambilan data yang lokasinya jauh dan jumlahnya masih sedikit.
“Termasuk kesiapan sangat penting yang kami soroti adalah kepastian jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi calon jamaah haji yang harus melewati pemeriksaan biometrik ini.
Di antaranya kita bisa memastikan agar pihak Kedubes Arab Saudi memiliki perjanjian yang mengikat dengan pihak ketiga yang mengelola data tersebut,” ujarnya.
Baca: RI Minta Saudi Tunda Kebijakan Rekam Biometrik Calon Jamaah Umrah
Ia pun mengingatkan kasus kebocoran data pengguna Facebook beberapa waktu lalu karena tindakan pihak ketiga.
“Kita harus belajar dari kasus tersebut agar jangan sampai terulang kembali. Semuanya ini kita lakukan demi mempermudah dan melindungi hak calon jamaah haji dan umrah, khususnya terkait perlindungan data pribadi,” tegas wakil rakyat dari Dapil Daerah istimewa Yogyakarta ini.*
