Hidayatullah.com– Hari ini, Rabu (17/04/2019), rakyat Indonesia di Tanah Air menggelar Pemilihan Umum secara serentak. Pemilu 2019 ini dipenuhi berbagai masalah dan kontroversi. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemilu tahun ini harus dievaluasi.
“Harus ada evaluasi,” ujar Wapres JK dalam program dialog ILC di studio stasiun TV nasional swasta dengan tema “Saatnya Damai Bersenandung Kembali”, Selasa (16/04/2019).
Menurut Wapres JK, berbagai masalah yang meliputi Pemilu 2019 juga dipengaruhi oleh penggabungan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.
“Jadi bebannya terlalu besar,” ujarnya.
Intinya, JK mengambil kesimpulan,apa yang terjadi di negeri adalah sesuatu yang wajar namun perlu ada perbaikan sistem.
Baca Juga
Wapres pun beberapa kali menekankan bahwa penyelenggara KPU harus bersikap adil, jujur, dan terbuka.
“Semua bicara perlu transparansi. Ini perlu,” tegasnya.
“Fungsi KPU dan fungsi polisi harus baik di sini. Harus betul-betul terbuka, harus jujur,” tegasnya.
“Pemungutan suara harus betul-betul terbuka, harus jujur,” tambahnya.
Baca: Wapres JK: KPU dan Polisi Harus Betul-betul Adil, Jujur, Terbuka
Baca: Prihatin Surat Suara Tercoblos, Muhammadiyah Malaysia Minta Pemilu Jujur-Adil
JK pun mengajak semua warga masyarakat agar semuanya ramai-ramai ke TPS.
“Masing-masing pihak menjaga dan mengawasi pelaksanaannya. Menjadi saksi semua pihak,” imbaunya.
JK mengatakan, Pemilu 2019 merupakan pemilu yang ke-12 kali digelar bangsa Indonesia. Selama 12 kali itu pun, kata dia, hampir-hampir tidak ada konflik.
“Hampir tidak ada (juga) untuk kali ini,” menurutnya, begitu pula dengan pemilu langsung yang terakhirsebelumnya.
Menurutnya, untuk ukuran Asia, pemilu di Indonesia tergolong terdamai.
“Di Asia, kita yang paling damai,” ujarnya.
JK membandingkan dengan pemilu di sejumlah negara, misalnya Filipina, dimana katanya ratusan atau puluhan orang meninggal terkait kampanye pemilu. Atau di Pakistan yang bahkan calon peserta pemilu ditembak.
Namun JK tak menampik jika selama proses pemilu, ada terjadi konflik yang, dia mengutip pernyataan Moeldoko, karena perbuatan dan kampanye negatif.
“Yang tidak boleh kampanye hitam,” ujar JK.*
