Hidayatullah.com– Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan (FPKS), Mulyanto minta PLN fokus pada realisasi target elektrifikasi 100% pada tahun 2020.
Sebab, sebutnya, dalam beberapa kali kunjungan kerja Komisi VII dan kunjungan anggota DPR RI ke daerah pemilihan (dapil) ditemukan ketidaksesuaian data antara klaim PLN dengan kenyataan sebenarnya.
“Misalnya di Maluku, PLN mengklaim sudah berhasil melakukan elektrifikasi 90% tapi berdasarkan pengamatan langsung di lapangan masih ditemukan wilayah-wilayah tertentu yang belum teraliri listrik,” ujar Mulyanto saat mengikuti kunjungan kerja Komisi VII DPR-RI ke Kapal PLTD 120 MWe, di Ambon, Maluku, pekan ini sebagaimana siaran persnya kepada hidayatullah.com, Kamis (19/12/2019).
Untuk itu, Mulyanto meminta Pemerintah membuat definisi ulang yang lebih jelas dan tegas tentang elektrifikasi. Supaya, terjadi kesepahaman antara DPR dan PLN tentang indikator keberhasilan elektrifikasi.
“Ini soal akurasi data. Antara PLN dan DPR harus punya acuan dan pengertian yang sama tentang elektrifikasi. Apakah listrik yang diproduksi secara swadaya oleh masyatakat dapat diklaim sebagai pencapaian elektrifikasi oleh PLN. Apakah berbasis desa atau rumah tangga. Bagi PLN mungkin termasuk tapi bagi DPR kan bisa jadi tidak termasuk,” ujar Mulyanto.
Baca Juga
Mulyanto sendiri meragukan validitas data PLN yang mengklaim sudah berhasil melakukan elektrifikasi lebih dari 90% secara nasional.
Menurut Mulyanto, sedikitnya ada dua tantangan besar yang dihadapi PLN dalam mewujudkan target elektrifikasi 100% di tahun 2020 ini. Pertama, kondisi geografis daerah kepulauan dan remote area. Dan kedua, daya beli masyarakat.
Seperti di Maluku, Papua, dan beberapa wilayah remote lain, PLN terkendala kondisi geografis untuk mengembangkan jaringan distribusi listrik. Kalaupun kendala pengembangan jaringan ini sudah teratasi, maka tantangan berikutnya adalah soal daya beli.
“Kami masih menemukan banyak masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pemasangan sambungan listrik di rumahnya. Biaya sebesar Rp 600 ribu hingga Rp 1 juta masih dianggap memberatkan,” imbuh Wakil Ketua FPKS DPR-RI ini.
Untuk itu Mulyanto mendorong Pemerintah terus mencari sumber energi listrik yang murah dan relatif mudah didistribusikan ke wilayah-wilayah remote. Pemerintah diharapkan mampu menciptakan inovasi dan pengadaan listrik bersumber energi baru terbarukan (EBT).
“Sumber baterai dan EBT paling ideal, meski pada daerah yang tertentu, listrik berbasis diesel tak terhindarkan,” ujar Mulyanto.
Mulyanto juga mengusulkan agar Pemerintah mempertimbangkan pengadaan subsidi pemasangan listrik baru bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
“Bila langkah-langkah tersebut tidak secara sigap diatasi maka target elektrifikasi 100% di tahun 2020 hanya PHP,” tegas Mulyanto.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
