Hidayatullah.com- Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori mengatakan Kementerian Sosial dikomandai Tri Rismaharini, harus mampu bekerja baik dan memiliki kebijakan-kebijakan yang menguntungkan sehingga dapat kembali dipercaya masyarakat. Sebab, dengan anggaran sebesar Rp 134 trilliun, Kemensos memiliki anggaran yang paling besar dibandingkan instansi-instansi lainnya.
“Sudah lebih dari dua kali Mensos ini jadi tersangka, padahal Kemensos itu anggarannya paling besar terutama saat pandemi ini sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, hal ini tugas dari Mensos baru agar jangan sampai terulang kembali kejadiannya,” kata Bukhori saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama dengan Mensos Tri Rismaharini di Gedung DPR, Jakarta (13/01/2021).
Bukhori menilai, masih ada beberapa pekerjaan yang harus segera diselesaikan Mensos Risma, seperti memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran, karena menurutnya masalah keakuratan DTKS sudah sangat merugikan masyarakat kurang mampu.
“Masalah DTKS ini harus segera diperbaiki. Usul saya adalah data itu kan yang input pekerja sukarela yang diambil dari desa bersangkutan, namun mereka itu tidak dibayar. Tentu sebaiknya Kemensos memberikan upah agar pekerjanya menjadi lebih semangat dan baik lagi, sehingga tidak terjadi salah input,” terangnya.
Di sisi lain politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan selamat atas terpilihnya Mensos Risma, dan Komisi VIII akan mendukung penuh seluruh kebijakan-kebijakan yang akan dipilih dengan syarat dapat menguntungkan masyarakat. Ia mengingatkan agar Mensos Risma bekerja tanpa pandang bulu dan lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada pribadi.
Baca Juga
“Kita ucapkan selamat atas terpilihnya Mensos baru, Komisi VIII akan mendukung penuh semua kebijakan yang ada dengan syarat dapat menguntungkan masyarakat tak lupa saya juga ingatkan agar Mensos baru bekerja tanpa pandang bulu dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” tutup legislator dapil Jawa Tengah I itu.*
