Hidayatullah.com–Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima silaturahim Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (08/06/2021). Rombongan PKS itu diterima Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.
Melansir dari situs resmi Muhammadiyah, silaturahim itu berlangsung sekitar 1,5 jam. Membahas berbagai persoalan kebangsaan dan keumatan, juga mendiskusikan bagaimana Indonesia ke depan, di mana bangsa ini banyak tantangan dari dalam dan luar. Di luar persatuan dan kemajuan, potensi yang dimiliki bangsa ini hebat-hebat, tetapi secara koletif dan sistem harus memacu diri agar Indonesia menjadi negara yang maju.
Dalam kegiatan itu Haedar menyampaikan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang berwawasan Islam Wasatihyah Berkemajuan. Selain itu, dalam pertemuan juga disampaikan pentingnya integrasi keislaman dan keindonesiaan.
“Islam bukan ancaman bagi kebangsaan dan kebangsaan bukan ancaman bagi Islam, semuanya memerlukan persatuan dan kerjasama secara tulus,” ujar Haedar seperti dikutip dari laman muhammadiyah.or.id.
Haedar mengakui adanya tantangan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang pasti ada. Namun Indonesia, akan bisa menghadapi tantangan itu.
Baca Juga
Soalnya, Indonesia punya modal politik, budaya, rohani, dan sosial. Nantinya, Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar. “Untuk mewujudkannya, butuh kekuatan yang bisa menjadi penyeimbang pemerintah,” tutur Haedar.
Lebih jauh, Haedar juga mengatakan bahwa kondisi kehidupan kebangsaan saat ini masih ada di dalam koridor demokrasi dan konstitusi, tetapi disatu sisi juga menghadapi sejumlah masalah dalam kehidupan berdemokrasi dimana ada politik yang transaksional, politik yang cenderung oligarki, politik yang sampai batas tertentu oportunistik dan nir etika.
“Sementara dalam konteks kehidupan kebangsaan maupun politik yang menjadi arena partai politik PP Muhammadiyah meminta agar semua pihak harus berdiri tegak di atas konstitusi. PP Muhammadiyah turut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai rujukan bangsa kita termasuk di dalam politik. Jangan sampai Pancasila berhenti pada lisan, tulisan, dan retorika,” tegas Haedar.
PP Muhammadiyah berpesan agar PKS dan semua elit politik menjadikan Pancasila sebagai political behaviour, menjadi pola perilaku politik yang didasarkan pada nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara Presiden PKS menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai rancangan UU yang sedang dibahas di parlemen.
Ahmad berharap PP Muhammadiyah bisa mendapatkan lebih awal berbagai draf, rancangan, dan naskah akademik UU yang tengah dibahas agar bisa dilakukan kajian secara mendalam.
Ahmad menilai dengan keberadaan 170 perguruan tinggi yang dimiliki oleh Muhammadiyah akan mampu menyelesaikan berbagai masalah kebangsaan.
“Keberadaan perguruan tinggi Muhammadiyah ini akan sangat bisa membantu dalam mengkritisi berbagai masalah dalam naskah akademik maupun hal-hal yang memerlukan kajian yang lebih detail,” tutur Ahmad.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ahmad Syaikhu Presiden PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi Sekjen DPP PKS, Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS DPR RI, serta jajaran pengurus DPP PKS lainnya.*
