Hidayatullah.com — Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di pulau Jawa-Bali, bakal diterapkan mulai 03 Juli hingga 20 Juli 2021, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta masyarakat untuk mendukung kebijakan tersebut.
“Sebagai warga negara yang baik kita harus mendukung kebijakan pemerintah tentang PPKM Darurat, karena kita sama-sama tidak mau korban sakit dan meninggal dunia gara-gara Covid-19 ini terus bertambah,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Sekjen MUI pada 2015 melalui keterangan tertulis, Kamis (01/07/2021).
Pria yang akrab di sapa Buya Abbas ini mengatakan masalah Covid-19 ini selain telah merusak kesehatan masyarakat juga telah memukul ekonomi bangsa sehingga tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat juga tidak bisa dilakukan. Dan jumlah orang miskin malah semakin bertambah.
“Untuk itu supaya negeri ini tidak semakin dalam terpuruknya pemerintah harus melakukan langkah-langkah jelas dan tegas,”ujarnya.
Menurut Buya Abbas pemerintah harus menumbuhkan trust dari masyarakat yang sudah nyaris hilang karena ketidaktegasan pemerintah. Misalnya rakyat dilarang mudik sementara tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok bebas berkeliaran dari Bandara ke Bandara. Sehingga terkesan TKA Tiongkok adalah masyarakat kelas utama dan rakyat Indonesia di negerinya telah merasa menjadi masyarakat kelas dua.
Baca Juga
“Dan sosok yang banyak disorot telah melakukan pembiaraan terhadap keluar masuknya TKA Tiongkok itu adalah orang yang hari ini telah ditunjuk oleh Jokowi untuk menangani PPKM bagi daerah Jawa dan Bali,” paparnya.
Meski demikian, lanjutnya, karena keadaan penyebaran Covid-19 sudah tidak terkendali maka ia meminta seluruh elemen masyarakat bersatu. Sebab sebaik-baiknya program atau kebijakan pemerintah bila masyarakat abai maka akan sia-sia. Dan, pemerintah juga harus arif mendengar suara dan masukan dari masyarakat
“Dengan kata lain, kalau kita mau PPKM Darurat ini sukses maka kita harapkan dia (pemerintah) harus bisa menjadi gerakan yang menasional, terutama untuk daerah Jawa dan Bali yang telah menjadi sasaran pertama dari perhatian pemerintah tersebut,” pungkas Ketua PP Muhammadiyah ini.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
