Hidayatullah.com — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim mendesak pembangunan Museum Holocaust di Minahasa, Sulawesi Utara dihentikan. Sudarnoto menilai keberadaan museum tersebut melukai masyarakat Palestina.
“Pembangunan museum itu harus dihentikan. Saya mohon Pemda bersama dengan masyarakat di sana, MUI dan ormas dan kekuatan civil society harus bangun sensitivitas juga. Karena ini melukai masyarakat Palestina,” kata Sudarnoto, Rabu (2/2/2022), dilansir oleh CNN.
Sudarnoto mengaku terkejut dengan pembangunan Museum Holocaust tersebut. Dia lantas menyoroti penjajahan Zionis ‘Israel’ atas Palestina.
“Zionisme ini sama jahatnya dengan Holocaust Nazi. Ini tak bisa ditolerir. Atas kejahatan zionisme itu juga Israel seharusnya diseret ke pengadilan internasional,” ujar Sudarnoto.
“Karena Indonesia sebagai negara dan bangsa pembela Palestina sejak lampau, kok jadi tempat peringatan Holocaust, dan ini museum terbesar di Asia Tenggara,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Sudarnoto menilai pembangunan museum ini kemungkinan akan jadi momentum bagi para pemain politik di tingkat global maupun di ‘Israel’. Menurutnya, mereka akan semakin meyakinkan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan ‘Israel’.
“Saya tahu teman-teman Yahudi di Minahasa anti zionisme. Tapi itu membuka kepentingan zionis juga,” katanya.
Sementara, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi turut mengkritisi pembangunan museum Holocaust di Minahasa, Sulut itu. Ia mengatakan pembangunan museum yang diresmikan bertepatan dengan peringatan hari Holocaust internasional tersebut melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
“Pembangunan Museum Holocaust merupakan pelanggaran nyata terhadap UUD dan konstitusi RI yang sampai saat ini masih menolak normalisasi hubungan dengan ‘Israel’,” kata Muhyiddin dalam keterangan resminya dikutip Rabu (2/2).
Muhyiddin mengatakan seharusnya yang bisa dibangun adalah museum kebiadaban dan tindak kekerasan Zionis “Israel” terhadap bangsa dan rakyat Palestina sejak 1948.
Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas dan menghancurkan bangunan museum tersebut. Keberadaan museum itu merupakan bentuk provokatif, tendensius dan menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat.
“Pembangunan museum itu tak ada urgensinya sama sekali di bumi Indonesia,” ujarnya.
Di sisi lain, Muhyiddin menyebut Indonesia dan masyarakat dunia juga harus mewaspadai manuver dan proxy “Israel” dengan memanfaatkan kondisi nasional yg tak stabil. Terlebih lagi saat ini ekonomi sedang mengalami keterpurukan.
Kondisi itu, kata Muhyidin, membuka peluang menekan Indonesia supaya melakukan normalisasi hubungan degan Zionis “Israel”.
“Alasan mereka adalah sangat klasik yaitu Indonesia bisa berperan lebih besar dan aktif membantu penyelesaian konflik Arab-‘Isreal’. Itu semua adalah Batman trap saja,” paparnya.*
