Hidayatullah.com–Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menanggapi Aksi Bela Rakyat Jilid 4 (Aksi 411) di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, yang dinisiasi oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada Jum’at, (4/11/2022). PBNU menuding aksi itu merupakan bentuk memperalat agama untuk kepentingan politik sesaat.
Pernyataan itu disampaikan Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan saat menanggapi aksi 411 dan rencana aksi reuni 212 yang akan berlangsung bulan depan.
“Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, setop politik identitas,” klaim Rahmat dalam keterangannya, Sabtu (5/11/2022).
Rahmat menyebut politik identitas merupakan bentuk pembodohan terhadap masyarakat. Sebab, lanjut dia, merawat dendam hanya membuat bangsa Indonesia akan kehilangan energi positifnya.
“Kita perlu persatuan, kebersamaan akan membuat kita kuat sebagai bangsa,” ucap Rahmat.
Rahmat menyebut politik identitas harus dihentikan karena hal ini akan berdampak pada kejahatan politik yang pada akhirnya menjadi kejahatan kemanusian.
Baca Juga
“Kita sebagai umat Islam harus ingat Kaidah Usul Fiqih yang selalu digunakan para ulama terdahulu kita yang telah bersusah payah membangun republik ini. Dar’ul mafasid, muqoddamun ala jalbi al masalih bahwa ‘mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan’,” katanya.
Rahmat juga meminta seluruh pihak untuk bersikap lebih dewasa dalam menghadapi berbagai dinamika kebangsaan.
“Politik identitas fakta sejarahnya hanya memecah belah bangsa dan rakyat, maka mencegahnya adalah keharusan bagi kita semua,” pungkasnya.
Sementara, Sekretaris Dewan Syuro Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mempertanyakan alasan PBNU mengkritik aksi mereka. Dia menegaskan Aksi 212 dilindungi undang-undang.
Slamet menyarankan PBNU fokus mengurus kader yang terlibat kasus korupsi ketimbang mengkritik Aksi 212.”
“Sudahlah NU Fokus urus kadernya yang terlibat korupsi, rampok uang rakyat ataupun yang terbaru pemalsuan uang baik yang di pusat maupun di daerah-daerah,” kata Slamet, dilansir oleh CNN Indonesia, Ahad (6/11/2022).
