Hidayatullah.com — Peneliti di Institute for Policy Studies (IPS), Amran Nasution, mengungkapkan bahwa tidak ada kecenderungan perkembangan liberalisme di dunia. Sehingga menjadi lucu jika diajukannya permohonan agar UU Penistaan Agama dihilangkan agar semua bebas melakukan penistaan agama, dan negara tidak turut campur dalam mengurus masalah beragama.
Pengusung ide pluralisme di Indonesia, jelas Amran, telah mengabaikan begitu saja pendapat bahwa sanksi penistaan agama yang terjadi di Eropa dan Amerika sebenarnya tak kalah sektarian.
Demikian juga perundang-udangan yang mengatur masalah penistaan keyakinan ada di setiap negara. Bahkan kadangkala diterapkan lebih ekstrim.
Amran menyebut, misalnya, mantan Presiden Amerika Serikat Goerge W Bush yang Kristen konservatif dan Presiden AS sekarang Barack Obama yang seorang Protestan Liberal. “Justru saya melihat, agenda ini (liberalisme, red) menguntungkan agenda Barat. Intinya, “War on Islam” (Perang terhadap Islam),” papar Amran, saat ditemui Hidayatullah.com di kediamannya, belum lama ini.
Selama dekade terakhir ini, gerakan liberalisme di Indonesia lebih kepada pengusungan semangat perjuangan hukum dan hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi. Sebab dengan mengusung agenda tersebut, kemungkinan bantuan dana dari Barat bisa mengalir lebih lancar.
Baca Juga
“Lihat saja sekarang, ada berapa banyak LSM yang mengusung HAM berdiri. Ia menyebut, Freedom Institute, Maarif Institute. Setara Institut-lah, dan banyak lainnya. Mereka dibiayai Ford Foundation,” ujar Amran, yang juga mantan Koordinator Liputan desk politik di Majalah Tempo ini.
Kalangan liberal yang kerap mengusung isu gender, demokrasi, dan pluralisme, sempat menyatakan kepada media bahwa mereka tidak setuju dengan pernikahan secara sirri. Hal ini dinilai Amran sebagai bentuk inkonsistensi mereka dalam menabalkan ide-idenya.
“Kesetaraan gender mereka setuju, tapi nikah siri mereka tidak setuju. Kan, lucu,” papar Amran.
Sependapat dengan Amran, advokat Munarman SH, menilai agenda liberalisme di Indonesia adalah “UUD”, maksudnya “Ujung-ujungnya Duit,” cetusnya.
Munarman memetakan agenda kaum liberal di Indonesia dengan ide-ide yang diusungnya. Agenda mereka kini lebih kepada isu-isu gender.
“Dari isu gender, dipecah lagi jadi dua, yaitu masalah hak waris dan poligami,” ungkap Munarman. Isu-isu tersebut kemudian dihimpun menjadi satu keseluruhan dengan apa yang disebut dengan multikulturalisme. “Pengapusan Undang-Undang PNPS salah satunya di sana,” katanya. [ain/hidayatullah.com]
Ilustrasi: Sébastien Désarmaux/Godong/Corbis
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
