Hidayatullah.com– Provinsi DKI Jakarta meraih Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 tertinggi di Indonesia dengan nilai 85,08 poin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), nilai IDI 2018 DKI Jakarta naik 0,35 poin dibandingkan nilai yang diraih 2017, yakni 84,73 poin.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, perbaikan indeks tersebut didorong oleh perbaikan pada dua dari tiga aspek demokrasi, yakni aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pengukuran yang obyektif seperti ini sangat dihargai oleh pihaknya. Dengan menjunjung tinggi obyektifitas, maka indeks demokrasi ini bisa dimanfaatkan untuk setiap daerah mereview kekuatan dan kekurangan.
“Untuk akhirnya sama-sama memperkuat institusi demokrasi. Indeks ini bukan soal award, indeks ini adalah semacam cermin untuk kita terus-menerus membangun kematangan dalam demokrasi,” ujarnya di Jakarta (30/07/2019) lewat akun Instagram resminya pantauan hidayatullah.com, Rabu (31/07/2019).
Baca: Anies Luncurkan Aplikasi Pendataan Keluarga Terpadu “Carik Jakarta”
Anies berharap raihan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia tertinggi itu memberikan pengaruh ke daerah lainnya se-Indonesia. Anies pun memuji warganya atas raihan tersebut.
Baca Juga
“Angka pencapaian ini menunjukkan bahwa warga Jakarta semakin matang dalam berdemokrasi. Kita berharap semangat berdemokrasi yang baik dapat terasa dampaknya ke seluruh Indonesia,” ujarnya.
Diketahui, menurut BPS, aspek kebebasan sipil di DKI Jakarta naik 7,36 poin menjadi 95,09 pada 2018. Adapun aspek lembaga demokrasi naik 0,7 poin menjadi 87,82.
Sementara itu, menurut BPS, aspek hak-hak politik justru turun 5,43 poin dari 80,86 pada 2017 menjadi 75,43 pada 2018.
Baca: Senator DKI: Anies Semakin Berprestasi, Semakin Dicaci
Selain DKI Jakarta, empat provinsi lain juga memiliki indeks di atas 80 atau kategori baik. Bali meraih nilai 82,37 dan Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapatkan nilai 82,32.
Sedangkan Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan nilai 81,07 dan DI Yogyakarta 80,82.
Pada IDI 2018, Bali dan NTT adalah provinsi baru yang masuk dalam kategori baik. Pada 2017, indeks demokrasi di Bali dan NTT masih berada di kategori sedang dengan nilai 78,80 untuk Bali dan NTT 75,51.
Menurut BPS, kenaikan indeks demokrasi Bali ditopang perbaikan signifikan pada aspek lembaga demokrasi sebesar 12,7 poin menjadi 89,55 pada 2018. Begitupun dengan aspek hak-hak politik yang naik 1,28 poin menjadi 68,08. Namun, aspek kebebasan sipil justru turun tipis 0,79 poin.
Baca: 492 Tahun Jakarta, Anies Mau Wujudkan Kota yang Maju, Bahagia Warganya
Jika membandingkan tren perubahan indeks dari seluruh provinsi di Indonesia, Daerah Istimewa Aceh menjadi provinsi dengan perbaikan paling besar karena berhasil meningkat 9,04 poin menjadi 79,97 poin pada 2018.
“Dari perubahan IDI antarprovinsi selama 2017 dan 2018, ada 20 provinsi yang IDI-nya membaik di mana peningkatan tertinggi ada di Aceh,” ujar Suhariyanto kutip Katadata.co.id. Setelah Aceh, NTT dan Sulawesi Tenggara adalah provinsi dengan peningkatan tertinggi dibandingkan indeks tahun sebelumnya.
Sementara, menurut BPS, dibandingkan empat provinsi dengan IDI tertinggi itu, NTT adalah provinsi dengan tren terbaik. Perbaikan indeks demokrasi di provinsi tersebut paling tinggi, yakni 6,81 poin. NTT mencatat perbaikan pada ketiga aspek demokrasi. Pada 2018, aspek kebebasan sipil di NTT meningkat 17,31 poin jadi 94,00 poin. Aspek hak-hak politik juga naik 2,1 poin jadi 71,85 sedangkan aspek lembaga demokrasi naik 4,89 jadi 84,28.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
