Hidayatullah.com- Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa mantan simpatisan ISIS yang masih mengakui sebagai warga negara Indonesia (WNI), mereka harus difasilitasi terkait wacana pemulangan mereka.
“Mereka yang masih WNI dan ingin kembali perlu difasilitasi. Pemulangan bersifat suka rela. WNI yang tidak setia kepada Pancasila dapat kembali dengan beberapa persyaratan dan pembinaan khusus. Persyaratan tersebut antara lain tidak melakukan tindakan kriminal dan bersedia menjalani pembinaan ideologi di karantina atau tempat khusus lainnya,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dikutip pada Kamis (13/02/2020).
Baca: Soal Eks ISIS, GP Ansor Kritik Pemerintah Pakai Data CIA
PP Muhammadiyah menilai bahwa tidak seluruh eks ISIS harus dipulangkan. Mereka yang tidak lagi menjadi WNI sudah tidak perlu diurusi. “Mereka bukan WNI dan pemerintah tidak ada kewajiban mengurus mereka,” imbuhnya.
Menurut PP Muhammadiyah, mantan ISIS-er yang setia kepada Pancasila terutama perempuan dan anak-anak dapat kembali tanah air. Mereka dapat langsung dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat dengan syarat wajib lapor kepada aparat setempat.
“Untuk itu pemerintah perlu melakukan pendataan yang akurat dan screening yang ketat. Pemerintah bisa mengajak ormas untuk pembinaan mereka,” ujarnya.
Baca Juga
Baca: Bamsoet: Pemulangan Eks ISIS Harus Direncanakan Matang dan Bertahap
Nyaris senada itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung wacana langkah pemerintah Indonesia untuk memulangkan sebanyak 600 WNI eks simpatisan ISIS pulang ke tanah air.
Menurutnya, MPR RI mendorong hal itu karena dimana pun WNI berada merupakan tanggung jawab negara. Sejauh penanganan hal itu berdasarkan rambu-rambu keamanan negara dan ancaman radikalisme, menurutnya “merangkul mereka adalah suatu keputusan yang bijaksana, kalau perlu didukung.”
Bamsoet mengaku tidak mempunyai kekhawatiran kalau WNI mantan pendukung ISIS kembali ke Indonesia.
Akan tetapi, menurut mantan Ketua DPR RI ini, langkah pemulangan eks simpatisan kelompok teroris itu harus direncanakan secara matang dan bertahap.
“Yang penting kita punya tolak ukur, punya parameter mereka bisa kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar politisi Partai Golkar ini di Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta diberitakan hidayatullah.com (06/02/2020).*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
