Oleh: Beggy Rizkyansyah
lanjutan dari artikel PERTAMA
Adhi Darma dan Serikat Buruh
Di hapuskannya poenalie sanctie itu, tidak bisa dipungkiri, salah satunya dampak dari kerja panjang H. Agus Salim melakukan pembelaan terhadap kaum buruh. Tulisan-tulisan beliau yang mengecam kebijakan kolonial terhadap kaum buruh, utamanya buruh perkebunan, tidak hanya menjangkau Hindia Belanda saja. Tapi tulisannya juga di muat oleh Majalah De Strijd. Sebuah Majalah organ dari NVV (Nederland Verbond van Vakverenigingen).
Sebuah perhimpunan serikat buruh di Belanda yang memiliki anggota setidaknya 240 ribu orang. Tulisan beliau di majalah De Strijd itu membukakan mata kaum buruh di Belanda, betapa menderitanya buruh di Hindia Belanda Saat itu. Hingga H. Agus Salim kemudian diundang ke Belanda untuk bertemu dengan pergerakan buruh di sana. Jejaring H. Agus Salim dengan kaum buruh internasional kembali meluas tatkala NVV mengangkat beliau sebagai penasehat penuh mereka di konferensi buruh internasional (ILO) di Jenewa. Di sana H. Agus Salim berpidato membeberkan penderitaan buruh Hindia Belanda (Indonesia) yang diperlakukan dengan kejam oleh pemerintah kolonial. Pidato beliau yang diucapkan dengan bahasa Inggris, Prancis dan Jerman itu membukakan mata bangsa-bangsa lain akan nasib buruh di Hindia. Hal ini menyebabkan tekanan-tekanan internasional atas pemerintah kolonial, salah satunya tekanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yang tak mau lagi membeli hasil perkebunan di Hindia Belanda, karena prakteknya yang kejam.
Baca Juga
Kiprah internasional H. Agus Salim ini, membuat orang Eropa yang berbisnis di Hindia Belanda kebakaran jenggot. Harian Soerabaias Handelsblad sampai menyebut beliau ‘berbahaya’, ‘orang yang sukar diketahui kemauannnya’. Namun H. Agus Salim, menjawab tuduhan tersebut dengan mengatakan;
“Kepada penulis Soerabaiaas Handelsblad dan kaumnya, kita ucapkan : Selamat tinggal dalam kekunoanmu!” (Haji Agus Salim Berbahaya?, Harian Fadjar Asia, 20 Februari 1930).
Kiprah H. Agus Salim dalam membela buruh , tidak sendirian. Dalam lingkup Sarekat Islam, tersebutlah nama Surjopranoto, Si Raja Mogok.
Sebagai anak bangsawan, Surjopranoto merupakan pribadi pemberontak dan anti dengan feodalisme. Sarekat Islam yang vokal dan menekankan emansipasi sosial memikat banyak aktivis kala itu, termasuk Surjopranoto. Meskipun awalnya ia menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Sekolah Pertanian di Wonosobo, ia juga menjadi anggota komisaris CSI (Centraal Sarekat Islam).
Sikap anti penjajahannya ia tunjukkan tatkala ia mengetahui salah seorang anak buahnya dipecat karena menjadi anggota SI. Ia begitu marah kepada atasannya, seorang Belanda, yang melakukan pemecatan itu. Kemarahannya, ia demonstrasikan dengan merobek-robek ijazah di depan pejabat tersebut. Dan Saat itu juga ia berhenti dari pekerjaannya.
Kiprahnya kemudian ia lanjutkan dengan membentuk Barisan Kerja Adhi Darma, yang bergerak di bidang sosial-pendidikan dan sosial-ekonomi. Salah satu divisi Adhi Dharma adalah Biro Hukum yang mengadvokasi para buruh yang mendapat perlakuan tak adil. Sejak itulah ia sering menjadi pembela para buruh. (Anak Bangsawan Bertukar Jalan, Budiawan, Yogyakarta: LKiS, 2006)
Adhi Dharma, pada tahun 1919 kemudian berubah menjadi organisasi buruh modern, yang mewakili kepentingan perusahaan perkebunan dan pabrik gula. Serikat buruh itu dikenal dengan nama Personeel Fabrieks Bond (PFB). Kiprah Surjopranoto bersama PFB-nya begitu melesat dan menempatkannya menjadi organisator buruh ulung, di luar kaum sosialis-revolusioner.
Berdirinya Surjopranoto di dua kaki, yaitu PFB dan SI membuatnya mampu menggerakan potensinya. Posisinya di SI membantu pergerakan buruh yang tak bisa lepas dari politik. Ia menjadi pemimpin buruh yang tak hanya berjiwa pemimpin, tetapi juga radikal.
Dalam Kongres Sarekat Islam di Surabaya, tahun 1919, ia menegaskan, perjuangan buruh kalau perlu dilakukan dengan aksi mogok sekalipun. Di tahun itu ia sudah masuk bersama barisan pemimpin SI lainnya semacam Tjokroaminoto, Goenawan dan Abdul Muis.
Surjopranoto melihat kesenjangan antara pengusaha dan buruh (perusahaan gula) begitu lebar saat itu. Menurutnya,
“…yah, apa akan dikata jika seorang pegawai Belanda dalam pabrik gula dengan duduk ongkang-ongkang mendapat persenan tahunan 50.000 gulden berhadapan dengan kuli, yang bikin lobang dalam tanah yang panjangnya 24 kaki, lebar dan dalam masing-masing 1 kaki dengan upah 1,50 sen.”
Berkaca pada lebarnya jurang kesenjangan tersebut, maka tak heran usul Surjopranoto untuk melakukan pemogokan disambut antusias. Demi memperkuat pembelaan-pembelaan pada buruh, pada Desember 1919, Centraal Sarekat Islam di Jogjakarta membentuk federasi buruh yang bernama Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB). Meskipun awalnya pendirian PPKB mendapat tentangan dari Semaun dan golongan kiri lain yang ada di CSI, namun akhirnya PPKB tetap terbentuk dan memulai aksi-aksinya.
Aksi-aksi pemogokan yang saat itu kerap terjadi di Industri gula, tentu saja tak lepas dari peranan Surjopranoto dan PFB-nya. Dengan anggotnya yang berkembang pesat hingga 31 ribu orang pada tahun 1920, PFB mampu menekan para pengusaha gula. Bahkan ia mampu mempengaruhi pemogokan yang dilakukan oleh buruh kereta api.
Nama lain yang berperan bersama Surjopranoto adalah Haji Fachrodin. Ia adalah seorang mubaligh Muhammadiyah yang juga menjadi wartawan di berbagai surat kabar. Bersama Surjopranoto, H. Fachrodin, yang juga komisaris CSI, melakukan pembelaan terhadap buruh di industri gula. Seringkali H. Fahcrodin mengkritik pemerintah yang membuatnya berhadapan dengan tangan besi pemerintah kolonial. Berkali-kali dirinya terjerat pers delicht (delik pers) dan membuatnya masuk penjara.
Dalam salah satu aksinya, ketika tahun 1920 Surjopranoto menggerakan buruh di Madukismo untuk melakukan pemogokan, H. Fachrodin memprovokasi buruh di Madukismo, dengan menulis di Srie Diponegoro, untuk menebarkan ‘semut api’ ke dalam perkebunan tebu. Ditenggarai, maksud dari H. Fachrodin adalah untuk melakukan pembakaran di perkebunan tebu tersebut. Akibat tulisan ini ia kembali terkena pers delicht dan didenda 300 gulden. (Benteng Muhammadiyah, Mu’arif, Suara Muhammadiyah).
Tahun-tahun berikutnya, pergerakan membela buruh menemui nasib buruk. Persaingan antara gerakan kiri dan Islam makin tajam di PPKB dan Sarekat Islam. Saling serang antara pihak kiri, yang dimotori Semaoen, dan Islam yang digerakkan oleh H. Agus Salim semakin tajam. Tak bisa dipungkiri, perebutan pengaruh dan ideologi makin memisahkan jalan diantara keduanya.
Dalam hal ini, Surjopranoto pun menjelaskan pendiriannya;
“Kita tidak berniat merintangi atau mencegah kaum komunis, atau menggugat, mendakwa kaum pemimpinnya. Akan tetapi, sebaliknya, kita menuntut supaya kebebasan kita akan melakukan pergerakan kita dengan cara yang bersetujuan dengan keyakinan dan pendapatan kita janganlah di ganggu, dirintangi atau dicegatnya pula.”
H. Agus Salim juga mencela kaum kiri, yang bergerak berlandaskan pertentangan kelas. Ia menyebut mereka sebagai, “kaum yang hendak membagi bangsa kita atas kaum pekerja dan kaum modal. Kaum itu adalah kaum yang membatalkan hak milik, yang memakai nama sosialis…” (dalam Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942 , Safrizal Rambe Yayasan Kebangkitan Insan Cendikia, Jakarta (2008))
Bagi H. Agus Salim, teori pertentangan kelas itu tak lain hanya meniru buta kaum komunis di Eropa. Menurutnya, “Kaum sosialis itu membuta tuli saja hendak memindahkan sengketa dan perselisihan rumah tangganya (Eropa) ke tanah air kita.”
Pergerakan membela buruh bagi para tokoh Islam, tak lain adalah membela manusia dari penindasan, dan melandaskan perjuangannya dengan dasar Islam. Seperti yang diungkapkan H. Agus Salim;
“Qur’an…tidak kurang mengandung nasehat menyuruh berserikat bertolong-tolongan dalam suatu kebajikan…(yaitu) menyokong dan memajukan segala yang baik dan menyangkal segala yang tidak baik…”
Pergerakan buruh ini akhirnya mengalami kemerosotan yang tajam setelah pecahnya kaum kiri di SI, yang kemudian membentuk PKI. Gagalnya beberapa pemogokan berskala besar juga turut melemahkan pergerakan ini. Pemberontakan PKI kemudian akhirnya membuatnya semakin sulit. PKI menjadi gerakan yang terlarang. Gerakan buruh, yang banyak terkait dengan PKI pun terkena imbasnya. Pemerintah pun bersikap semakin keras terhadap segala usaha-usaha untuk membela buruh. Perkotaan, Masalah Sosial & Perburuhan di Jawa Masa Kolonial.
Penelusuran jejak-jejak tokoh Islam dalam membela peluh buruh adalah usaha untuk menunjukkan bahwa para tokoh Islam bangsa ini telah memulainya sejak dini. Membela buruh kala itu bukanlah monopoli gerakan kiri. Tidak pula atas gumaman pertentangan kelas. Tetapi membela nasib buruh adalah membela manusia-manusia yang tertindas, dan bukankah Islam mengajarkan untuk menunaikan hak pekerja sebelum peluhnya menetes?*
Penulis adalah pegiat Jejak Islam untuk Bangsa (JIB)
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
