Hidayatullah.com — Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menilai masyarakat membutuhkan keterbukaan kinerja dalam penanggulangan terorisme, baik yang dilakukan oleh Densus 88 atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kebutuhan ini, menyusul penyitaan ratusan kotak amal di salah satu lembaga zakat di Lampung oleh Densus 88, yang diduga sebagai pendanaan terorisme.
“Memang transparansi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Artinya, Densus 8 apakah lewat BNPT harus menyampaikan secara transparan kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak enggan kalau bertemu dengan kotak amal untuk menyisihkan sebagian rezekinya ke kotak amal tersebut,” ujar Nasir di akun Instagram miliknya, seperti dikutip pada, Senin (08/11/2021).
“Jangan sampai ada stigma bahwa terorisme berkaitan dengan agama tertentu (Islam). Densus 88 melalui BNPT harus menyampaikan dengan terang terkait proses penyelidikan dan penyidikan sehingga tidak menimbulkan kesan negatif terhadap sadaqah dan kotak amal,” imbuhnya.
Politsi PKS ini mengaku mendapatkan informasi, tentang lembaga amil zakat yang ternyata sebelumnya pernah terdaftar di Kementerian Agama. Meskipun kemudian karena adanya kasus ini Menag melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Lampung, mencabut izin tersebut.
“Meskipun menurut saya jangan buru-buru dicabut juga. Kan baru terduga untuk pendanaan terorisme, tetapi itulah yang dilakukan negara untuk antisipasi. Tapi intinya jangan sampai terjadi stigmatisasi dalam hal ini adalah Agama Islam,” lanjut Nasir.
Baca Juga
Dengan adanya semangat transparansi ini, legislator dapil Aceh II tersebut berharap adanya semangat persamaan dan keadilan.
“Sesuai amanah UU No 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penanggulangan terorisme harus menjunjung tinggi prinsip HAM. Itu yang selalu kami tekankan saat pembahasan UU ini di DPR,” tukas Legislator dapil Aceh II tersebut.*
