Hidayatullah.com–Hitungan mundur untuk referendum yang akan memberikan Bangsamoro – istilah kolektif untuk Muslim yang tinggal di selatan Filipina – otonomi komprehensif yang ditunggu-tunggu telah dimulai.
Pemungutan suara akan dimulai pada 21 Januari di dua kota dan putaran kedua akan diadakan pada 6 Februari di daerah lain yang berada di sekitarnya, untuk meratifikasi Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL).
Setelah RUU itu disahkan, maka Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (ARMM) akan dibentuk.
Kebebasan yang dimiliki umat Islam di wilayah itu selama berabad-abad telah dirampas pada 1898 ketika Spanyol, yang menduduki Filipina pada abad ke-16 menyerahkan negara itu ke Amerika Serikat.
Orang-orang Bangsamoro, yang sudah dirampas kebebasannya selama pendudukan AS, juga menghadapi masa-masa sulit karena kebijakan pemerintah Manila soal pemukiman Kristen, ketika Amerika menyerahkan wilayah itu kepada umat Kristen Filipina setelah mengelolanya hingga 1946.
Baca Juga
Perjanjian Tripoli
Untuk mewujudkan kemerdekaan wilayah tersebut, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) didirikan pada 1972 di bawah kepemimpinan Nur Misuari dan Hashim Salamat dari komunitas Muslim.
Ketika Misuari, yang saat itu memimpin MNLF, menandatangani Perjanjian Tripoli dengan pemerintah Filipina pada 1976, kelompok itu dibagi menjadi dua.
Namun, Salamat mengatakan Muslim Bangsamoro pantas mendapatkan kemerdekaan dan ketentuan dari kesepakatan itu merupakan tipuan.
Dia menegaskan bahwa masyarakat muslim harus melanjutkan negosiasi sampai mereka mencapai kebebasan.
Mengumumkan tujuan mereka untuk menjadi negara merdeka di Filipina selatan, Salamat memisahkan diri dari MNLF dan membentuk Front Pembebasan Islam Moro (MILF) pada 1976.
Kegagalan pemerintah Manila
Negosiasi terganggu karena negara gagal menerapkan kesepakatan pada tingkat yang memadai dan mengurangi jumlah perkampungan dalam ruang lingkup perjanjian.
Meskipun pemerintah Manila telah melakukan sejumlah negosiasi dengan MNLF dan MILF, tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai.
Sementara itu, wilayah Moro memperoleh beberapa keuntungan dari negosiasi tersebut, seperti pengakuan sejumlah hari libur keagamaan, perbankan syariah yang bebas bunga dan pendirian Kementerian Urusan Muslim.
Pada 1997, pemerintah dan MILF memulai pembicaraan gencatan senjata, sementara MNLF menjadi semakin lemah.
MILF secara resmi membatalkan permintaannya untuk kemerdekaan penuh pada 2010, sebagai gantinya kelompok itu menuntut otonomi daerah.
Pada 2012, Presiden Benigno Aquino III dan pemimpin MILF saat itu, Al Haj Murad Ebrahim – yang menjadi pemimpin kelompok itu setelah Salamat meninggal dunia pada 2003 – menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja tentang Bangsamoro (FAB).
FAB merupakan peta jalan menuju penyelesaian akhir untuk memungkinkan wilayah otonom yang dikelola oleh Muslim minoritas di selatan negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik itu.
MILF dan pemerintah Manila juga menandatangani Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro (CAB) pada 2014, membuka jalan bagi Undang-Undang Organik Bangsamoro.
Perjanjian itu mengakhiri negosiasi yang berjalan selama 17 tahun dan mengakhiri konflik bersenjata yang sudah berlangsung beberapa dekade di wilayah selatan Filipina.
Presiden Rodrigo Duterte mempercepat proses
Perundingan damai Moro mendapatkan momentumnya ketika Rodrigo Duterte mulai berkuasa sebagai presiden pada 2016.
Selama kampanye pemilihannya, Duterte berjanji untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut.
Pada tahun yang sama, MILF – yang memiliki sekitar 12.000 anggota bersenjata – dan pemerintah pusat sepakat untuk membentuk Daerah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM).
Pada 2017, MILF menyerahkan rancangan BOL, yang dipersiapkan dalam ruang lingkup perjanjian damai yang dicapai dengan pemerintah, kepada Duterte.
Rancangan undang-undang ini adalah upaya signifikan terbaru antara berbagai pihak untuk mengakhiri hampir setengah abad konflik yang telah menewaskan lebih dari 120.000 orang dan menghambat pembangunan di wilayah tersebut.
Pada tahun yang sama di bulan Mei, Kongres menyetujui undang-undang tersebut, yang mengizinkan pembentukan wilayah otonom di pulau Mindanao.
Pada 26 Juli 2018, Duterte menandatangani BOL dan menyerahkan undang-undang itu kepada Ebrahim dalam upacara yang diadakan di Istana Malacanang, di mana dia mengatakan bahwa konflik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berakhir.
Namun, meski pembentukan ARMM merupakan hasil negosiasi antara pemerintah dan MNLF, Hukum Organik Bangsamoro dipalsukan sebagai hasil dari perjanjian damai yang ditandatangani oleh MILF dengan mantan Presiden Benigno Aquino III pada 2014.
Baca: Pimpinan Kelompok Moro Filipina Sambut baik UU Otonomi
Perjanjian otonomi
Jika disahkan, BOL akan meningkatkan kemudahan hukum dan ekonomi umat Islam di wilayah tersebut.
Dengan berdirinya Pemerintah Bangsamoro, pengadilan hukum Islam akan dibuka di wilayah tersebut.
Pemerintah Manila juga akan menyerahkan otoritas regional kepada Pemerintah Bangsamoro.
Sementara MILF, akan menonaktifkan 40.000 kombatan Angkatan Bersenjata Bangsamoro (BIAFF) setelah undang-undang itu disahkan.* (Anadolu Agency)
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
