Hidayatullah.com | BERBICARA tentang perjuangan umat Islam Bangsamoro maka kita berbicara tentang konflik tertua di muka bumi yang masih berlangsung. Ketika kita berbicara tentang Bangsamoro yang merujuk wilayah di Filipina Selatan hari ini, maka kita berbicara tentang bangsa yang jauh sudah ada sebelum adanya negara Filipina.
Perlawanan umat Islam Bangsamoro sudah dimulai sejak 500 tahun lalu tepanya pada 1521. Saat itu untuk pertama kali Penjajah Spanyol tiba wilayah kepulauan yang terletak di Lingkar Pasifik Barat atau kini dikenal dengan Filipina.
Penjajahan Spanyol berhasil menguasai wilayah Utara Filipina, namun gagal menundukkan wilayah Selatan terutama yang tergabung dalam Kesultanan Mindanao dan Sulu, meski dalam kurun waktu hampir 400 tahun. Hal ini karena penjajah Spanyol mendapati penduduk wilayah selatan melakukan perlawan yang sangat gigih, berani dan pantang menyerah. Perjuangan mereka didasari oleh semangat Jihad fi Sabilillah.
Kolonial Spanyol menghabiskan waktu tidak kurang 375 tahun untuk melawan dan menaklukkan umat Islam Bangsamoro di Selatan Filipina, namun hal ini tidak dapat membuat umat Islam Bangsamoro ditaklukan, hingga berpindah kekuasaan penjajahan dari Spanyol kepada Amerika.
Menurut Cesar Adib Majul adanya konflik antara Muslim Moro dengan koloni Spanyol lebih dominan dilatarbelakangi oleh perebutan pengaruh agama (gospel) ketimbang faktor-faktor lain seperti ekonomi (gold) dan politik (glory), sehingga munculnya “perang Moro”.
Baca Juga
Dalam bukunya Muslim in The Philipines 1984, Majul menegaskan bahwa perang ini seperti ada benang merah dan kelanjutan dari Perang Salib antara kekuasaan Islam dengan kristen Eropa.
Sampai sekarang pun perlawanan masih terjadi kental karena isu ini, seperti perlawanan kelompok Islam yang merasa tertindas oleh pemerintahan pusat yang lekat dengan gereja.
Berpindahnya kekuasaan Spanyol tidak lepas karena lunturnya pengaruh Spanyol di kawasan ini dan di waktu yang sama pengaruh koloni Amerika menguat. Maka pada tahun 1898 Spanyol menjual wilayah jajahannya kepada Amerika melalui perjanjian traktat Paris seharga 20 juta dolar.
Spanyol walaupun selama menjajah Filipina gagal menundukkan kesultanan Mindanao dan Sulu di Filipina Selatan, Spanyol tetap menganggap kedua wilayah itu merupakan bagian dari teritorialnya dan wilayah selatan dimasukan dalam perjanjian traktat Paris dengan Amerika.
Saat Amerika mengawali ekspansi dan kolonialisasi, penjajah Amerika datang ke wilayah Selatan Filipina dengan menampilkan gerak langkah seperti bersahabat dan dapat dipercaya akan janji-janjinya. Hal ini diperkuat dengan ditandatanganinya traktat Bates tanggal 20 Agustus 1898, yang isinya Amerika bertekad akan memberikan kebebasan beragama, kebebasan menyampaikan aspirasi dan meningkatkan taraf pendidikan bangsa Moro.
Baca: Pencabutan Status Darurat Militer dan Asa Muslim Bangsa Moro
Menyusutnya Peta Bangsamoro
Namun kenyatannya traktat tersebut hanya dijadikan alat taktis untuk mengambil hati orang Muslim agar tidak melakukan pemberontakan dan perlawanan pada koloni Amerika. Traktat juga sebagai alat Amerika agar bisa menerapkan sistem politiknya di wilayah selatan.
Amerika semakin kuat melakukan tekanan bagi Muslim Moro dengan menerapkan beberapa kebijakan. Kebijakan yang paling berpengaruh menekan peta umat Islam Bangsamoro adalah kebijakan sistem agraria (pertanahan).
Kebijakan Quino-Recto Collonialization Act No. 419 pada 12 Februari 1935, menandai upaya pemerintahan koloni Amerika yang lebih agresif untuk membuka tanah yang dianggap milik negara, dengan kata lain menjajah Mindanao dan Sulu.
Pemerintah berdalih berkonsentrasi pada pembangunan jalan dan survei-survei tanah negara, lalu membuka pemukiman besar di Selatan untuk menampung ribuan pemukiman Kristen, dari wilayah Utara khususnya dibangun di Provinsi Cotabato lama.
Dalam rentang 1936–1944, koloni Amerika mengkampanyekan program pemukiman besar-besaran untuk menjalankan proses migrasi orang-orang Utara ke Selatan dengan tujuan menghancurkan kekuatan umat Islam Bangsamoro di Mindanao serta berupaya untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat Filipina Utara yang beragama Katolik.
Amerika menyita tanah-tanah kaum Muslim (tanah adat dan tanah ulayat) dengan dalih legalisasi dan saat bersamaan mempermudah kepemilikian tanah bagi penduduk Utara. Kebijakan ini dilakukan hingga Filipina mendapatkan kemerdekaan dari Amerika pada tanggal 4 Juli 1946. Nama Republik Filipina sendiri merujuk pada nama Philip II, raja Spanyol ketika awal penjajahan pada abad ke 16 M.
Namun kemerdekaan tersebut tidak banyak memberikan makna bagi umat Islam Bangsamoro, karena keluarnya koloni Amerika dari kawasan Filipina, ternyata muncul model penindasan baru yaitu pemerintahan Filipina Merdeka, karena pada kenyataanya mereka berusaha melanjutkan program integrasi nasional, politik agraria, pemindahan orang Utara ke wilayah selatan.
Penindasan dan diskriminasi kepada minoritas umat Islam di wilayah selatan masih terjadi saat memasuki Filipina Merdeka. Pemerintahan Filipina yang terbentuk berupaya melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh koloni Amerika dengan semboyan Filipinisasi dan Kristenisasi.
Pada awal abad ke-20 hampir semua bagian di Selatan Filipina adalah mayoritas umat Islam, bahkan sampai Filipina merdeka dari Amerika di tahun 1946. Tapi berangsur-angsur wilayah umat Islam lepas dan menjadi minoritas di beberapa provinsi dan kota-kota selatan.
Ini bisa terlihat dari perjanjian damai Tripoli Agreement pada 1976 untuk mengakhiri konflik di Selatan. Perjanjian ini memaktubkan otonomi terhadap 13 provinsi dan 9 kota mayoritas Muslim di Mindanao. Namun hari ini jumlah provinsi otonomi yang didapat Bangsamoro berkurang hanya menjadi 5 provinsi.
Huseyin Oruc, salah satu anggota pemantau proses perdamaian terbaru di wilayah Filipina Selatan menganologikan seperti hilangnya peta Palestina sebab penjajahan Zionis di Timur Tengah.
“Kita berbicara tentang proses (konflik) 500 tahun. Kita bisa lebih memahaminya jika kita membandingkannya dengan Palestina, meskipun itu jauh. Pada awal abad ini dan keadaan saat ini melalui perjalanan pendudukan Israel. Peta-peta ini menunjukkan penyusutan bertahap dari tanah milik Palestina,” ujar Huseyin Oruc dikutip dari Anadolu Agency (20/01/2019). Husein Oruc juga Wakil Ketua IHH, Lembaga kemanusiaan yang berbasis di Istanbul./*Rofi Munawwar
