Hidayatullah.com | PEMERINTAH Filipina akhirnya akan mencabut status darurat militer di Mindanao, Filipina Selatan. Ini sekaligus melengkapi fase baru dari perjalan panjang perjuangan umat Islam Bangsamoro di wilayah itu, setelah awal tahun ini diberikan otonomi khusus bagi wilayah Mindanao; salah satu keistimewaannya diperbolehkan menerapkan syariat Islam.
Pencabutan status darurat militer ini sekaligus mengakhiri perintah kontroversial sejak 23 Mei 2017 yang menempatkan seluruh pulau di Filipina Selatan di bawah kendali militer. Status darurat militer di Mindanao sering diaktifkan, sejak era 1970-an saat negara ini dipimpin diktator Presiden Ferdinand Marcos.
Perintah dikeluarkan Duterte setelah serangan kelompok bersenjata Maute dan Abu Sayyaf mengepung Kota Marawi. Pertempuran di Marawi menewaskan 1.200 orang dan mengungsi sebanyak 600.000 saat meratakan kota bersejarah.
“Kantor Presiden ingin mengumumkan bahwa Presiden Rodrigo Roa Duterte tidak akan memperpanjang darurat militer di Mindanao setelah berakhir pada 31 Desember 2019,” kata Salvador Panelo Juru Bicara Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa dikutip Al Jazeera.
Darurat militer awalnya direncanakan berlangsung 60 hari, diperpanjang hingga akhir 2017 dan kemudian diperbarui hingga akhir 2018. Dan termutakhir pada 12 Desember 2018, Duterte yang didukung sekutunya di kongres menyetujui perpanjangan darurat militer selama 12 bulan ke depan atau hingga akhir 2019 ini.
Dengan dicabutnya status darurat militer dan berhasilnya Front Pembebasan Muslim Moro (MILF) mencapai kesepakatan damai berupa otonomi khusus dengan pemerintah awal tahun ini di Manila, dapat meredam tensi di wilayah konflik yang terpanjang di Asia Tenggara ini.
Pengalaman Pahit Status Darurat Militer
Pada 24 September 1974, diktator rezim Presiden Ferdinand Marcos pernah menetapkan darurat militer dan mengirimkan bala tentara ke daerah Filipina Selatan. Peristiwa ini tidak pernah dilupakan oleh umat Muslim Bangsamoro. Saat itu tentara datang membantai seketika 1.000 pria di Malisbong dan desa sekitarnya. Sumber lain menyebutkan 1.500 pria dikumpulkan oleh tentara dan kemudian tidak ada kabarnya.
Sementara 3.000 wanita dan anak-anak dibawa secara paksa ke kapal marinir dan angkatan laut tentara Filipina dan ditempatkan di ruangan yang mengerikan. Dikatakan wanita yang berusia 9 hingga 60 tahun diperkosa saat ditahan di kapal semalaman.
Peristiwa genosida terencana ini telah diabadikan dalam film dokumentar “Forbidden Memory” oleh sutradara bernama Gutiterrez “Teng” Mangansakan II. Sebagian besar yang turun dari kapal marinir dan angkatan laut mereka kehilangan kewarasan karena penyiksaan serius selama interogasi.
Butuh waktu 40 tahun bagi pemerintah Filipina untuk secara resmi mengakui kejahatan membantai 1.500 penduduk Bangsamoro di Malisbong di Palimbang, provinsi Sultan Kudarat. Salah satu pelanggaran HAM terburuk di bawah rezim Presiden Ferdinand Marcos, tetapi tidak diketahui mayoritas orang Filipina yang mayoritas Katolik.
Pada tanggal 24 September 2014 bertepatan 40 tahun peristiwa pembantaian, Komisi Hak Asasi Manusia (CHR) turun mengunjungi desa untuk melakukan pengecekan dan reparasi untuk keluarga korban. CHR mengacu pada Undang-Undang Republik 10368, atau Undang-Undang Reparasi dan Pengakuan Korban Hak Asasi Manusia tahun 2013, yang mengakui dan menyediakan reparasi bagi para korban pelanggaran HAM selama Darurat Militer.
Selain Malisbong, Pembantaian Manili juga sukar dilupakan oleh Muslim Bangsamoro. Tepatnya di sebuah Masjid di Manili, Carmen, Cotabato Utara, Filipina pada 19 Juni 1971, umat Muslim penduduk kota berkumpul di masjid dalam rangka ikut berpartisipasi untuk pembicaraan perdamaian dengan kelompok Kristen. Seketika sekelompok pria bersenjata berseragam militer menembaki mereka. 79 Muslim Bangsamoro termasuk perempuan dan anak-anak terbunuh.
Selain itu ada juga pembantaian Jabidah pada 18 Maret 1968, pemuda-pemuda Bangsamoro yang masuk tentara Filipina dihabisi dalam proses pendidikan militernya. Peristiwa inilah yang mencetuskan perlawanan Bangsamoro. Tahun 1972 Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) didirikan sebagai kelompok pejuang Bangsa Moro, setelahnya berbagai kelompok mulai bermunculan.
Wilayah selatan Filipina adalah medan yang penuh darah. Sudah hampir lima dekade, konflik terus terjadi, dampak dari konflik setengah abad itu tak main-main. Lebih dari 120 ribu orang tewas dan sekitar 2 juta lainnya mengungsi. Dan yang paling dirugikan umat Muslim Bangsamoro yang semakin terjepit./*Rofi Munawwar
