Oleh: Lalu Nurul Bayanil Huda*
Hidayatullah.com–Seminggu ini lembaga kepesantrenan ikut terusik dengan statemen dan pernyataan beberapa pakar. Ini bermula dari kasus serangan bom minggu lalu, hari Jumat (17/7) pagi di kawasan Mega Kuningan, tepatnya di hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta.
Kasus bom tiba-tiba melebar, bahkan mungkin sengaja diperlebar ke mana-mana, sampai-sampai ada yang menyebut berkaitan dengan Wahabi, kelompok Islam, serta ajaran dan kurikulum di pesantren. Ini memang bukan kasus baru. Tahun 2005, seorang pejabat penting Republik Indonesia pernah mengusulkan pengambilan sidik jari di berbagai pondok pesantren.
Pasca bom Bali II pemerintah melalui Departemen Agama telah menerjunkan tim penelitinya ke Pesantren Ngruki di Solo dan Pesantren Al-Islam di Tenggulun. Sementara pemerintahan Australia bahkan pernah mengusulkan adanya perombakan kurikulum di berbagai pondok pesantren.
Ibarat bangun kesiangan, sangat jauh usaha beberapa kelompok –yang sesungguhnya tak paham betul dunia pesantren—tiba-tiba ikut campur tangan terhadap institusi yang dijaga para ulama ini. Meminjam istilah Wapres M Jusuf Kalla, ada 12 ribu pondok pesantren tersebar di berbagai pulau di Indonesia ini. Jika pun satu saja lulusannya pernah bersalah, maka tidak adil jika 12 ribu institusi itu kena getahnya. Apalagi mengikuti pesan negara asing untuk campur tangan dalam kurikulum.
Pesantren, teror, dan sekularisme
Hal yang paling krusial saat ini yang sedang menjadi perhatian penting dunia pesantren adalah masalah sekularisme. Ini bukan berarti dunia pesantren mengabaikan kasus teror. Sekali lagi tidak. Justru karena kalangan pesantren tahu betul, melakukan teror, menyakiti, dan merugikan pihak lain, adalah hal yang tak mungkin dan tak pernah diajarkan di dunia pesantren. Karena itu, pembicaraan perubahan kurikulum di dunia pesantren adalah hal yang tak terlalu menarik perhatian.
Yang justru menjadi perhatian dan pengawasan serius umumnya kalangan pesantren, adalah masalah sekularisme dan liberalisme yang tumbuh seperti virus.
Memang hingga saat ini perdebatan tentang sekularisme dan sekularisasi masih kerap terjadi dan saling berbenturan di kalangan intelektual Muslim. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga konteks dunia. Sehingga muncul kelompok-kelompok yang bertentangan. Ada yang menentang keras karena negara tidak bisa dipisahkan dari agama dan ada juga yang mengupayakan sekularisme sebagai suatu paham, yang menurut mereka jika prinsip-prinsip sekularisme diterapkan secara benar justru melindungi kebebasan menjalankan keyakinan agama, berlaku adil terhadap agama-agama, dan menyetarakan agama-agama dalam konteks masyarakat dan negara.
Usaha untuk mensekularkan Indonesia sudah tampak nyata di kalangan intelektual Islam yang berhaluan liberal. Gagasan itu mulai diwacanakan secara terbuka oleh Nurcholis Madjid pada suatu diskusi yang diadakan tanggal 12 Januari 1970 di Jakarta, dalam suatu makalah berjudul “Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat”. Sejak itu ide sekular mulai banyak dilontarkan hingga saat ini. ( Adnin Armas, MA, Pengaruh Kristen-Orientalis terhadap Islam Liberal, Gema Insani, Jakarta, P. 15)
Namun sekulerisasi yang berkembang di Indonesia saat ini tidak lebih dari sebuah eksperimen yang gagal ditanamkan untuk menjadi ideologi masyarakat secara umum. Mungkin untuk kalangan tertentu atau sebagai wacana kampus, dia menunjukkan hasil yang signifikan. Tetapi sebagai pandangan hidup masyarakat muslim Indonesia, itu hanya mimpi di siang bolong. Kalaupun terlihat berhasil, itu hanyalah opini media massa yang terlalu over dalam membesar-besarkan berita. Buktinya, hingga saat ini tidak ada perubahan pandangan masyarakat muslim secara umum terhadap keyakinan dan agama mereka.
Tidak seperti yang pernah terjadi di Turki era Kamal Attatruk misalnya, yang sampai menjadikan sekularisme sebagai identitas negara. Itu pun sekarang sudah mulai goyah dengan kembalinya kesadaran banyak elit politik Turki tentang pentingnya agama dalam hidup dan kehidupan (M. Arfan Muammar, Majukah Islam dengan Menjadi Sekuler?, CIOS, 2007, P 66 – 67).
Di Indonesia, harapan para pembawa panji sekularisasi mengalami jalan buntu. Keputusan ambigu Pemerintah tentang Ahmadiyah, penangkapan Lia Eden, penangkapan beberapa pemimpin aliran sesat, ide pembubaran Departemen Agama dan MUI, dan lain-lain, merupakan bukti nyata serangan para intelektual liberal dan sekuler.
Menarik apa yang dinyatakan oleh Prof. Hamka, ketika ditanya, “Bagaimana pendapatnya tentang gagasan bahwa modernisme haruslah ditegakkan atas sekulerisme.” Di akhir jawaban, beliau menyindir dengan mengatakan, “…dan kalau ada orang atau golongan yang menganjurkan modernisasi yang isinya bermaksud westernisasi, atau modernisasi bermaksud sekularisme, orang itu adalah “burung gagak” yang telah terlepas dari masyarakat kaumnya. Duduk di atas singgasana gading, terpesona pada budaya Barat dan hendak mengatur dari atas”. (Hamka, Dari Hati ke Hati, Pustaka Panjimas, Jakarta, Tahun 2002, P 271).
Tamsil Hamka dengan burung gagak ini sungguh dalam dan tepat, sebab bagi beliau, menurut dongeng burung gagak itu dahulu hidup seperti ayam, berjalan baik-baik di atas tanah. Tetapi gagak ingin sekali hidup meniru burung yang dapat terbang di udara. Akhirnya terlepaslah dia dari masyarakat ayam, tetapi tidak diterima dalam masyarakat burung. Akan kembali hidup sebagai ayam, kandang sudah lama hilang. Akan hidup sebagai burung, sarang tidak ada. Sebab itu di antara segala burung, gagaklah yang tidak ada kandang dan tidak ada sarang. Dan berjalannya di atas pun tidak tenang dan kakinya tidak dapat menetap.
Sebagaimana halnya dengan prediksi Hamka, Amien Rais pun pernah meramalkan hal ini. Karena baginya, di Amerika Latin saja yang tidak memiliki tradisi keagamaan yang kuat seperti di dunia muslim (meskipun di sana Katolik yang dominan), ia tidak menghasilkan apa-apa, bahkan lenyap dimakan waktu. Apalagi kalau di sebuah negara muslim terbesar seperti Indonesia yang memiliki kultur dan tradisi yang kuat memegang agama. (Amien Rais dalam Islam dan Pembaharuan; Ensiklopedi Masalah-masalah, Rajawali Jakarta)
Sejarah juga membuktikan, para pejuang Muslimlah yang berada di garda depan mengusir paham komunisme dan antek-anteknya dari bumi Indonesia. Padahal, ketika itu, ide komunisme tak hanya dikampanyekan dengan propaganda dan kata-kata, ia bahkan didukung media massa, surat kabar, bahkan dijalankan dengan hasutan, kekerasan, dan kekejaman fisik. Toh, dengan perjuangan kaum Muslim, akhirnya Komunisme hanya tinggal sejarah.
Sedikit ada kesamaan dengan zaman sekarang, di mana ide-ide liberalisme dan sekularisme didukung besar-besaran oleh Barat. Sudah bukan rahasia, NGO-NGO dalam negeri kita menjadi kepanjangan tangan Barat mensponsori paham sekuler dan liberal dengan kedok demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), atau gender, yang kini sudah mulai memasuki ranah sensitif, yakni agama.
Nah, kesimpulannya, peristiwa ini sudah cukup sebagai bukti bahwa pesantrenlah saat ini yang bisa dijadikan ujung tombak pertahanan terakhir atas masuknya ide-ide liberal dan sekuler di bumi Indonesia tercinta ini.[hidayatullah.com]
Penulis adalah Peserta Kaderisasi Ulama (PKU) Institut Studi Islam Darussalam-Gontor
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
