Hidayatullah.com–Terkait pemblokiran terhadap beberapa media Islam yang dilakukan pemerintah belum lama ini, Direktur Community of Ideological Islamic Analyst, Harits Abu Ulya menilai, harusnya pemerintah belajar dari kasus-kasus sebelumnya.
“Pemblokiran media itu kontraproduktif terhadap hak warga negara untuk berpendapat atau menyampaikan gagasan, atau menyuguhkan berita secara obyektif dan proporsional,” ujarnya dalam rilisnya kepada hidayatullah.com, Selasa (03/01/2017).
Menurutnya, jutaan umat Islam akan dirugikan karena akses mereka terhadap media Islam jadi terhalangi.
Ia mengungkapkan, bahwa konten media mainstream sejatinya tidak bisa mencukupi dahaga umat terhadap beragam informasi termasuk khasanah pengetahuan Islam yang mereka butuhkan.
“Dan media Islam hadir berkontribusi memenuhi dahaga tersebut,” ungkapnya.
Baca Juga
PP Muhammadiyah: Pemblokiran Situs Islam secara Otoriter Sebuah Kemunduran
Harits menambahkan, apalagi jika rezim saat ini mengadopsi demokrasi, harusnya secara konsisten memberikan ruang terbuka tumbuhnya kontrol sipil melalui berbagai saluran media yang ada.
“Hanya rezim fasis yang alergi dengan kritik,” katanya.
“Jika harus memblokir maka masyarakat perlu penjelasan yang terukur obyektif dan bisa dipertanggungjawabkan secara komprehensif,” jelas Harits.
Ia menilai, perlunya pemerintah mengeluarkan blue print terkait model media seperti apa yang dikehendaki tumbuh.
Kemudian, sambungnya, biar kalangan terkait yang akan menilai dan menakar secara obyektif. Jika menemukan standart atau parameternya, kata dia, maka rezim bisa saja menyaring atau melakukan tindakan yang relevan.
“Kalau pemblokiran saat ini, kesannya jadi politis dan dengan argumentasi yang prematur,” paparnya.
Pemblokiran, terang Harits, justru menunjukkan kekalahan intelektual rezim dalam menghadapi media alternatif yang kritis dan mampu memberikan keseimbangan terhadap media mainstream yang ada.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
