Hidayatullah.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara Republik Indonesia yang baru.
Pengumuman itu disampaikan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/08/2019) siang.
Sementara itu, pengumuman penetapan lokasi ibu kota negara baru menuai berbagai reaksi dari banyak pihak. Termasuk pantauan hidayatullah.com di berbagai media sosial.
Pembicaraan seputar kedua kabupaten tersebut menjadi trending topic se-Indonesia di Twtter.
Jokowi menyimpulkan, “ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara.”
Banyak yang menolak, mengkritisi, dan tidak setuju atas pemindahan ibu kota. “Tanpa gagasan dan tujuan yang jelas,” ujar salah seorang aktivis lewat grup WhatsApp, Senin siang.
Tapi banyak pula warganet yang mengaku senang dengan dipilihnya ibu kota baru Indonesia.
Ada juga yang mengucapkan selamat. “Selamat Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara sebagai Ibukota NKRI yang Baru,” tulis Iwan Su @su_setyo di Twitter.
Di sisi lain, ada yang menilai, pemindahan ibu kota akan mengurangi beban kepadatan di Jakarta dan Pulau Jawa secara umum.
Tagar #IbuKotaBaru juga jadi trending topic.
“Kajian menarik dari INDEF – dampak ekonomi #IbuKotaBaru tdk begitu besar utk nasional dan hanya menguntungkan propinsi lokasi baru. Mnrt saya, dlm stadia perkembangan kota, dampak positif pemindahan IKN baru akan terasa dlm jangka panjang – 10, 20 atau 50 tahun,” tulis Dimas Wisnu Adrianto @dimasWadrianto (24/08/2019).
Baca: DPD: Ekonomi Lagi Sulit, Pemindahan Ibu Kota Harusnya Bukan Prioritas
Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyarankan pemerintah untuk menunda pemindahan ibu kota negara. Zulhas, sapaannya, menilai, saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan berat, seperti penanganan Papua serta pemantapan sektor ekonomi.
“Sekarang lagi masalah Papua, ini (pemindahan ibu kota) kita tinggal dulu menurut saya, nanti kalau sudah bagus sudah ini, ekonomi sudah bagus, silakan,” ujarnya di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Ahad (25/08/2019).
Pekan lalu, ekonom senior, Emil Salim, turut mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Apalagi, dana yang dibutuhkan dana sebanyak Rp 466 triliun.
Menurut Emil Salim, dana tersebut tidak sedikit. Ia pun meminta DPR agar bisa menggalang diskusi publik agar semua pihak bisa melihat urgensi pemindahan ibu kota negara.
Baca: DPD: Pemulihan Ekonomi Lebih Prioritas daripada Pindah Ibu Kota
Ia menyoroti peralihan fungsi dari sejumlah gedung kantor pemerintahan yang sudah terlanjur dibangun di DKI Jakarta. Tentunya ketika pindah ibu kota, berarti gedung-gedung kantor itu akan dikosongkan dan pemerintah membangun lagi di lokasi ibu kota baru.
“Presiden Jokowi minta izin DPR pindah ibu kota negara. Sebaiknya DPR buka kesempatan bagi publik umum mempersoalkan: apa urgensi pindah ibu kota dengan biaya Rp 466 triliun? Bagaimana nasib gedung-gedung DPR, Mahkamah Agung, Gedung Pancasila, Bank Indonesia, dan lain-lain?” tulisnya, Ahad (17/08/2019) lalu.* (SKR/ANT)
