Hidayatullah.com- Massa dari berbagai ormas Islam melakukan aksi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Rabu (24/06/2020) siang.
Sesuai jadwal, aksi mulai digelar sekitar pukul 13.00 WIB. Pantauan wartawan hidayatullah.com, massa dalam aksi damai ini menggeruduk kompleks DPR RI di Jakarta, menuntut Parlemen agar tidak membahas RUU HIP.
Massa juga mendukung sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang turut menolak RUU HIP.
“Dukung dan kawal maklumat MUI, Batalkan dan Hentikan RUU HIP,” salah satu bunyi spanduk yang dipasang massa di pagar depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jl Gatot Soebroto, Jakarta.
Aksi ini digelar Aliansi Nasional Anti Komunis-Negara Kesatuan Republik Indonesia (ANAK-NKRI).
Baca Juga
Tampak aparat kepolisian menjaga demonstrasi ini. Terlihat massa mengenakan masker dalam upaya mencegah penularan Covid-19.
Dalam konferensi pers Aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme, di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta, Senin (22/06/2020), Aliansi menyampaikan pernyataan sikap mereka mengenai RUU HIP, yaitu sebagai berikut:
1. Menolak RUU HIP dan mendesak Pimpinan dan seluruh Fraksi Fraksi di DPR RI menghentikan pembahasannya menjadi UU, serta mendesak Pimpinan DPR RI mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas.
2. Mendukung penuh dan siap mengawal Maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia, yang antara lain menolak RUU HIP.
3. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP, serta memproses secara hukum pidana, pihak pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila.
4. Mendesak aparat penegak hukum untuk menegakkan dan melaksanakan UU nomor 27/1999 tentang Perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya pasal 107a, 107b,107c, 107d, dan 107e terhadap oknum-oknum pelaku makar terhadap Pancasila.
5. Sesuai UU nomor 2/2008 tentang Partai Politik pasal 40 dan pasal 41 tentang Partai Politik jo UU nomor 2/2011, mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pembubaran parpol yang menjadi inisiator dan konseptor RUU HIP karena terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan; dan atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI, sekaligus membatalkan ketentuan hanya pemerintah yang boleh mengajukan permohonan pembubaran partai politik.
6. Mendesak DPR agar sesuai Undang-Undang Dasar 1945 mendorong MK melakukan sidang pemberhentian presiden dan MPR segera menggelar Sidang Istimewa, apabila Presiden Joko Widodo memberi peluang atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila serta membangun kerja sama dengan Partai Komunis China.
7. Menolak kriminalisasi dan perlakuan yang tidak adil oleh aparat hukum terhadap para ulama dan tokoh masyarakat yang berseberangan dan menyampaikan saran serta kritik terhadap penguasa.
8. Menyerukan para tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis yang setia pada NKRI dan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan melawan gerakan komunis gaya baru yang berusaha bangkit, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun melalui jalur kekuasaan.* Azim Arrasyid
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
