Hidayatullah.com– Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai, vonis kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan belum mencerminkan keadilan.
Sebab, jelas Suparji, vonis itu tidak sebanding dengan penderitaan yang diterima Novel.
Diketahui, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menjatuhkan vonis terhadap dua penyerang Novel, masing-masing yaitu 2 tahun penjara untuk Rahmat Kadir dan Ronny Bugis 1 tahun 6 bulan penjara.
Dalam putusan, keduanya dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsider Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yaitu satu tahun penjara.
Baca Juga
“Hakim cukup progresif, berani memutus melebihi tuntutan jaksa. Tapi dari sisi keadilan masyarakat belum terwujud, karena seorang penegak hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan butanya 1 mata seorang penyidik lembaga penegak hukum sanksinya relatif ringan, dibanding dengan tindak pidana dan akibat fisik yang diderita korban,” ujar Suparji lewat keterangan persnya, Jumat (17/07/2020) diterima hidayatullah.com.
Ia menekankan bahwa vonis ini berpengaruh dalam penegakan korupsi di Indonesia. Sebab, penyidik KPK menjadi merasa tidak mendapat perlindungan hukum yang kuat sehingga tidak berani progresif dalam memberantas korupsi karena takut diteror dan dianiaya.
Suparji menilai, pengakuan dan sikap ksatria yang dianggap meringankan oleh hakim dalam konteks kooperatif selama persidangan. Tetapi mengabaikan bahwa yang bersangkutan telah menjadi buron dan telah menguras banyak energi bangsa serta menjadi berbagai friksi di masyarakat.
“Hal ini bukan sikap ksatria dan justru memberatkan,” ujarnya menegaskan.
Suparji pun menekankan, vonis itu tidak menjerakan dan mengedukasi. Suparji menyebut, vonis itu juga bisa menimbulkan sikap permisif untuk melakukan pelanggaran hukum.
“Karena ternyata tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan cacat permanen dituntut JPU ringan dan divonis hakim juga ringan,” tuturnya.
Ia menilai, secara keselurahan vonis ini jadi anti klimaks penantian penyelesaian kasus novel yang sudah bertahun-tahun. Tetapi ternyata tidak terungkap adanya dugaan keterlibatan aktor intelektual lain yang konon katanya disinyalir oleh tim investigasi, penyiraman air keras terjadi karena dipicu proses hukum yang dilakukan oleh Novel terhadap kasus-kasus highprofile.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
