Hidayatullah.com — Pemerintah baru Taliban telah sepakat Kamis (09/09/2021) untuk membiarkan sekitar 200 orang Amerika dan warga negara asing lainnya meninggalkan Afghanistan. Mereka akan dievakuasi dengan penerbangan sewaan dari Kabul, kata seorang pejabat Amerika Serikat, lansir Daily Sabah.
Keberangkatan akan menjadi salah satu penerbangan internasional pertama yang lepas landas dari Bandara Internasional Kabul Hamid Karzai sejak kelompok pemberontak itu merebut ibu kota pada pertengahan Agustus, memicu evakuasi 124.000 orang asing dan warga Afghanistan yang berisiko.
Langkah itu dilakukan dua hari setelah Taliban mengumumkan pemerintahan sementara yang sebagian besar terdiri dari pria etnis Pashtun, termasuk tersangka teroris yang dicari, menghancurkan harapan internasional untuk pemerintahan yang lebih moderat.
Taliban ditekan untuk mengizinkan keberangkatan oleh Perwakilan Khusus AS Zalmay Khalilzad, seorang pejabat AS mengatakan, berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim.
Pejabat itu tidak dapat mengatakan apakah warga sipil Amerika dan warga negara asing lainnya termasuk di antara orang-orang yang terdampar selama berhari-hari di kota Mazar-i-Sharif, Afghanistan utara, karena kapal sewaan pribadi mereka tidak diizinkan untuk berangkat.
Baca Juga
Pengumuman Taliban tentang pemerintahan baru Selasa (07/09/2021) secara luas dilihat sebagai sinyal bahwa mereka tidak ingin memperluas basis mereka dan menghadirkan wajah yang lebih toleran kepada dunia, seperti yang mereka sarankan sebelum pengambilalihan militer mereka.
Negara-negara asing menyambut pemerintah sementara dengan hati-hati dan cemas pada hari Rabu (08/09/2021). Di Kabul, puluhan wanita turun ke jalan sebagai protes.
Banyak kritikus meminta para pemimpin untuk menghormati hak asasi manusia dan menghidupkan kembali ekonomi, yang menghadapi keruntuhan di tengah inflasi yang tajam, kekurangan pangan dan prospek pemotongan bantuan asing ketika negara-negara berusaha untuk mengisolasi Taliban.
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan tidak seorang pun di pemerintahan Biden “akan menyarankan bahwa Taliban dihormati dan dihargai sebagai anggota komunitas global”.
Uni Eropa menyuarakan ketidaksetujuannya atas penunjukan itu, tetapi mengatakan siap untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan. Bantuan jangka panjang akan tergantung pada Taliban yang menjunjung tinggi kebebasan dasar.
Arab Saudi menyatakan harapan pemerintah baru akan membantu Afghanistan mencapai “keamanan dan stabilitas, menolak kekerasan dan ekstremisme”.
Analis mengatakan susunan kabinet dapat menghambat pengakuan oleh pemerintah Barat, yang akan sangat penting untuk keterlibatan ekonomi yang lebih luas.
Kabinet penjabat baru termasuk mantan tahanan penjara militer AS di Teluk Guantanamo, sementara menteri dalam negeri, Sirajuddin Haqqani, dicari oleh AS atas tuduhan terorisme dan membawa hadiah sebesar $10 juta.
Pamannya, dengan hadiah $ 5 juta, adalah menteri pengungsi dan repatriasi.
Terakhir kali Taliban memerintah Afghanistan, dari tahun 1996 hingga 2001, perempuan dilarang bekerja dan anak perempuan dilarang bersekolah.
Para pemimpin Taliban telah bersumpah untuk menghormati hak-hak rakyat, termasuk hak-hak perempuan, sesuai dengan visi mereka tentang hukum, tetapi mereka yang telah memenangkan kebebasan yang lebih besar selama dua dekade terakhir khawatir akan kehilangan mereka.
Dalam sebuah wawancara dengan SBS News Australia, seorang pejabat senior Taliban mengatakan perempuan tidak akan diizinkan bermain kriket – olahraga populer di Afghanistan – atau mungkin olahraga lain karena itu “tidak perlu” dan tubuh mereka mungkin terbuka.
Dewan kriket Australia mengatakan akan membatalkan pertandingan uji coba yang direncanakan melawan tim pria Afghanistan jika Taliban tidak mengizinkan wanita untuk bermain olahraga.
Di Kabul, sekelompok wanita membawa poster bertuliskan: “Kabinet tanpa wanita adalah kegagalan,” mengadakan protes lain di daerah Pul-e-Surkh di kota itu. Demonstrasi yang lebih besar pada hari Selasa dibubarkan ketika penembak Taliban melepaskan tembakan peringatan ke udara.
“Kabinet diumumkan dan tidak ada wanita di Kabinet. Dan beberapa jurnalis yang datang untuk meliput protes semuanya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi,” kata seorang wanita dalam video yang dibagikan di media sosial.
Sebuah pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Taliban yang baru mengatakan bahwa untuk menghindari gangguan dan masalah keamanan, siapa pun yang mengadakan demonstrasi harus mengajukan izin 24 jam sebelumnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
