Hidayatullah.com — Anggota DPR RI komisi VII, Mulyanto meminta Pemerintah menyudahi polemik pemberlakuan tes PCR sebagai syarat perjalanan baik darat, udara maupun laut. Menurutnya, tes PCR tidak dapat dijadikan syarat wajib bagi calon penumpang yang ingin menggunakan angkutan umum. Tes itu sebaiknya cukup untuk calon penumpang yang belum vaksin.
Dengan demikian setiap calon penumpang dapat menggunakan sertifikat vaksin lengkap atau hasil tes PCR sebagai surat keterangan bebas Covid-19. “Kalau diwajibkan seperti sekarang maka akan memberatkan masyarakat. Apalagi sekarang kebijakannya diperluas untuk semua calon penumpang angkutan, baik darat, laut maupun udara,” kata Mulyanto melalui keterangannya, Selasa (02/11/2021).
Wakil Ketua FPKS DPR RI ini menuturkan, meski presiden Jokowi sudah memberikan batas atas harga tes tapi menurutnya harganya masih terlalu tinggi. Sebab harga yang ditentukan bisa jadi lebih mahal tiket angkutan umum.
“Kalau tes PCR ini dianggap penting dan perlu diberlakukan, harusnya Pemerintah membuka semua informasi terkait harga keenomiannya. Pemerintah harus mendahulukan kepentingan masyarakat dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19. Bukan mengikuti maunya pengusaha importir alat tes PCR,” ujarnya.
Mulyanto berharap Pemerintah tetap fokus pada upaya penanggulangan Covid-19 dan objektif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Bukan atas dasar kepentingan pengusaha.
Baca Juga
“Pemerintah jangan mau didikte pengusaha alat tes PCR yang coba mencari untung sebesar-besarnya dari pandemi ini. Pandemi adalah masalah kemanusiaan, jangan dijadikan lahan bisnis,” tegas Mulyanto
Mulyanto meminta Pemerintah melakukan percepatan program vaksinasi dari pada sibuk mengurusi masalah kontroversial seperti mewajibkan PCR kepada seluruh penumpang angkutan umum.
Dia mengingatkan sebaran vaksinasi Indonesia baru mencapai 42 persen populasi. Angka tersebut dinilai masih jauh dari jumlah minimal yang disyaratkan untuk mencapai kondisi kekebalan kolektif (herd immunity).
“Pemerintah jangan buang-buang waktu mengurusi hal yang kontroversial. Lebih baik fokus meningkatkan rasio vaksinasi nasional,” terangnya.
“Berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah, seperti penerapan tes PCR untuk penumpang angkutan udara, laut dan darat, harusnya berbasis bukti ilmiah (evidence based policy). Jangan coba-coba. Artinya berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah benar-benar berdasarkan bukti yang akurat, sehingga tidak terkesan didikte pengusaha. Sekarang ini kesan, Pemerintah didikte pengusaha sangat kentara. Sehingga wajar menimbulkan penolakan dari masyarakat,” imbuh Anggota DPR dari Dapil Banten III ini.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
