Hidayatullah.com—Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto membela Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang kini menjadi sorotan setelah pidatonya di acara BKKBN beberapa waktu lalu
Hasto meminta masyarakat melihat pidato Megawati secara menyeluruh. Secara keseluruhan, menurutnya, apa yang disampaikan Megawati adalah menekankan persoalan stunting.
“Harus dilihat secara menyeluruh pidato ibu ketua umum. Ibu Mega itu dalam sambutan tersebut, kan temanya tentang stunting. Tentang bagaimana keterlibatan ibu-ibu dalam pendidikan anak untuk bersiap-siap menghadapi bencana,” kata Hasto pada hari Kamis (23/2/2023) di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Menurut Hasto, Megawati hanya ingin gizi anak-anak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga. Jadi bukan pada soal pengajiannya.
“Jadi, bukan pada masalah pengajiannya. Itu suatu hal yang penting dikatakan dalam sambutan, Ibu (mengatakan) ‘saya pun ikut pengajian’,” demikian bela Hasto.
Baca Juga
Alumni UGM ini mengklaim, Megawati memahami pidato-pidatonya kerap disalahartikan. Apalagi hal ini terkait tahun politik, ujarnya.
“Sehingga, di situ Ibu mengatakan, maaf beribu maaf. Ibu menyampaikan suatu potret bagaimana perhatian ibu-ibu terhadap stunting itu menjadi kurang,” ucap mantan anggota DPR RI periode masa jabatan tahun 2004-2009 ini.
Komnas Perempuan
Sebelumnya, perwakilan koalisi Pegiat HAM Yogyakarta telah melaporkan Megawati ke Komnas Perempuan RI terkait pidatonya di acara BKKBN. Yang dipersoalkan pegiat HAM adalah pidato Megawati soal ibu-ibu pengajian yang dikaitkan dengan pemicu penelantaran anak karena tak mampu atur rumah tangga.
Menurut Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu pernyataan Megawati dalam pidato itu sangat berlebihan. Karenanya Ia bersama Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkanya ke Komnas Perempuan.
“Kami perwakilan dari Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan secara resmi Dewan Pengarah BRIN dan BPIP Ibu Megawati ke Komas Perempuan RI,” kata Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu di Kantor Pos Besar, Kota Yogyakarta, Rabu (22/2/2023).
Dalam surat itu ia meminta Komnas Perempuan secara kelembagaan mengkaji dugaan pelabelan negatif praktik bentuk ketidakadilan gender yang ada dalam pernyataan Megawati.
“Apabila benar merupakan pelabelan negatif komunitas perempuan di Indonesia, Komnas Perempuan RI agar menegur secara tertulis ke Megawati Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN dan ditembuskan ke publik melalui konpers Komnas Perempuan RI,” kata Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu.*
