Hidayatullah.com—Dalam kunjungannya minggu ini ke China, Presiden Otoritas Palestina (OP) Mahmoud Abbas menyuarakan dukungan untuk kebijakan China di wilayah paling barat Xinjiang, di mana PBB telah menemukan pola penyiksaan dan perlakuan buruk yang kredibel terhadap sebagian besar Muslim Uighur yang tinggal di sana.
Pernyataan bersama yang dikeluarkan tak lama setelah Abbas bertemu Presiden China Xi Jinping hari Rabu menyatakan bahwa “masalah Xinjiang sama sekali bukan masalah hak asasi manusia, tetapi terorisme anti-kekerasan, deradikalisasi, dan anti-separatisme.”
“Palestina dengan tegas menentang campur tangan dalam urusan dalam negeri China dengan dalih masalah terkait Xinjiang,” demikian bunyi pernyataan bersamanya dikutip RFA.
Pernyataan itu juga menyatakan dukungan Otoritas Palestina untuk China sehubungan dengan Taiwan dan Hong Kong, mengakui pemerintahan Xi sebagai “satu-satunya pemerintahan sah yang mewakili seluruh China.”
Abbas melakukan kunjungan empat hari untuk membahas peran potensial China dalam pembicaraan damai antara ‘Israel’ dan Palestina, yang tinggal di wilayah yang diduduki penjajah, yang telah memberlakukan banyak pembatasan pada pergerakan dan aktivitas sebagian besar Muslim Palestina.
Baca Juga
Mengutamakan kepentingan nasional
Meskipun Palestina memiliki alasan untuk mendukung Uighur, berpihak pada China dinilai menguntungkan kepentingan nasional Palestina, kata Erkin Ekrem, seorang profesor kebijakan luar negeri China di Universitas Hacettepe di Turki.
Otoritas Palestina (AP) menjadi lebih bergantung pada China dan membutuhkan dana, teknologi, dan dukungan China di panggung internasional, katanya.
“Masalah Uighur tidak sejalan dengan kepentingan Palestina,” kata Ekren. “Oleh karena itu, perhatian utama di sini adalah kepentingan nasional Palestina.”
“Manfaat yang bisa mereka peroleh dari China lebih besar daripada keuntungan mendukung Uighur,” kata Ekrem. “Dalam situasi seperti ini, masalah Uighur, terlepas dari fakta bahwa Uighur adalah Muslim, bukanlah prioritas bagi mereka.”
Ekrem mencatat bahwa para pemimpin Palestina sebelumnya, termasuk Yasser Arafat, menyatakan dukungan untuk kebijakan Uighur oleh pihak China.
Deklarasi bersama Abbas dan Xi muncul di tengah semakin banyak bukti yang mendokumentasikan penahanan hingga 1,8 juta warga Uighur dan lainnya di kamp “pendidikan ulang”, dimana ada penyiksaan, pelecehan seksual, dan kerja paksa.
Dalam sebuah laporan komprehensif yang dirilis pada bulan Agustus, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, menemukan bahwa penahanan sewenang-wenang pemerintah Komunis China terhadap Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang “mungkin merupakan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan.”
Jutaan etnis Uighur itu disebut menerima indoktrinisasi. Beberapa laporan mengungkap tindakan kekerasan hingga diskriminasi sistematis kerap diterima warga Uighur di Xinjiang.
Pemerintah China juga dilaporkan membatasi aktivitas keagamaan umat Muslim di wilayah itu. Namun sejumlah negara mayoritas Muslim belum mengkritik kebijakan China di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.
Menanggapi dukungan Mahmoud Abbas kepada China, Giorgio Cafiero, CEO dan pendiri Gulf State Analytics yang berbasis di Washington mengatakan Otoritas Palestina (AP) dibawah Mahmoud Abbas akan mendapat kerugian dengan memberikan dukungan kepada China.
Dia mengatakan Palestina melihat dirinya dirugikan dalam konfliknya dengan ‘Israel’ dan akan mempercayai China lebih dari Amerika Serikat – pendukung kuat ‘Israel’ – sebagai fasilitator dalam pembicaraan damai.
“Saya yakin pemirsa akan kecewa dengan pernyataan Abbas ini, tetapi kepemimpinan Palestina harus pragmatis tentang bagaimana mereka terlibat dengan pemerintah asing,” katanya.
“Pada akhirnya, China lebih penting bagi Abbas, dan prioritasnya, berhubungan baik dengan China dan meningkatkan hubungannya dengan Beijing, melibatkan dia mengatakan hal-hal yang tidak disukai banyak orang Uighur.”
Dukungan Barat
Sebagaimana diketahui, saat ini wilayah Palestina terbagi menjadi dua bagian; Tepi Barat sungai Yordan yang luasnya 5878 kilometer persegi (21,77%) dari total luas ini tetap dikuasai penjajah ‘Israel’, dan kedua wilayah Jalur Gaza yang luasnya 363 kilometer persegi (1,33%).
Tepi Barat saat ini dibawah kontrol Otoritas Palestina (AP) yang sekuler dan penjajah ‘Israel’. Sedang Jalur Gaza, dibawah kontrol Hamas, berideologi Islam.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
