Hidayatullah.com—Mayoritas masyarakat Indonesia kurang setuju dengan pemindahan ibu kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau disingkat IKN. Masyarakat juga ingin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur alias cawe-cawe urusan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Sebanyak 57,3% responden merasa kurang atau sangat tidak setuju Ibukota Negara segera dipindahkan. Sebanyak 46,2% responden merasa bahwa biaya untuk pembangunan IKN lebih baik digunakan untuk kepentingan yang lebih mendesak, “ demikian salah satu hasil survey yang rilis Institute for Democracy and Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC), hari Jumat (14/7/2023).
Temuan hasil survey juga menyangkut isu nasional yang berkembang saat ini. Di antaranya masalah pembangunan jalan tol, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga ekstabilitas calon presiden (Capres) dalam Pemilu 2024.
“Mayoritas responden (73,5%) tidak atau kurang yakin pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung memberikan manfaat untuk rakyat. Sebesar 30,3% responden yang kurang/tidak yakin pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung merasa biaya pembangunan & utang negara membengkak,” demikian kesimpulan survey tersebut.
Survei “Keberlanjutan vs Perubahan: Dinamika Peta Politik Menuju Pemilu 2024” ini juga mengungkapkan agar Presiden Jokowi bisa bersikap netral dalam Pemilu mendatang.
Baca Juga
“Ada sekitar 64,6% responden yang berharap agar Presiden Jokowi sebaiknya bersikap netral dalam Pilpres 2024 mendatang, berbanding dengan 15,5% responden yang mengaku sebaiknya bersikap abu-abu, dan 16,4% responden mendukung Presiden sebaiknya berpihak,” demikian survey tersebut.
Menurut Indostrategic, survei dilaksanakan pada 9 – 20 Juni 2023 di 34 provinsi di seluruh Indonesia melalui pendekatan face to face interview. Metode penarikan sampel dilakukan melalui stratified random sampling dengan jumlah sampel 1400 responden, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan level margin of error (MoE) 2 persen.
Survei ini juga menunjukkan, preferensi politik masyarakat menuju 2024 terbagi dua. Pertama kelompok pro-keberlanjutan dan kelompok pro-perubahan.
Masyarakat yang menginginkan Keberlanjutan (continuation) direpresentasikan oleh enam kekuatan partai politik besar, mulai dari PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan juga PPP. Sementara arus masyarakat yang menghendaki Perubahan (change) direpresentasikan oleh tiga kekuatan politik, yakni Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat.
Sementara itu, arus besar pro-keberlanjutan tampaknya masih belum mampu menghadirkan “Koalisi Besar” yang dulu sempat terwacanakan. Gerbong Pro-Keberlanjutan masih terbelah menjadi dua faksi kekuatan, yakni mereka yang mengusung Capres Ganjar Pranowo (PDIP dan PPP) dan yang mengusung Capres Prabowo Subiyanto (Gerindra dan PKB).
Survei ini dilakukan melalui face to face interview, dengan periode pengerjaan survei lapangan pada tanggal 9-20 Juni 2023.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
