Dana Lembaga Lenyap Bekas Kepala Intelijen Prancis Jadi Terdakwa Pemerasan

Hidayatullah.com– Bekas kepala dinas intelijen Prancis Bernard Bajolet ditetapkan sebagai terdakwa kasus pemerasan jutaan euro terhadap seorang pengusaha.

Bajolet diduga telah memerintahkan agen yang bekerja untuk DGSE, yang dipimpinnya dari tahun 2013 sampai 2017, untuk menekan pengusaha Alain Duménil yang terlibat dalam perselisihan panjang dengan lembaga spionase tersebut.

Duménil mengklaim bahwa dia ditahan di bandara Paris saat bersiap untuk naik pesawat dan diancam akan disakiti berikut keluarganya, kecuali dia menyerahkan 15 juta euro. DGSE membantah klaim Duménil tersebut.

Sekarang, hakim menyatakan bahwa ada cukup bukti untuk mengadili Bajolet di pengadilan dengan tuduhan pemerasan terkait insiden 2016 tersebut, menurut rilis pengadilan yang dilihat hari Selasa 29 Oktober oleh AFP.

Hakim memerintahkannya untuk hadir di pengadilan pidana di luar Paris, di mana ia akan menghadapi dakwaan “pelanggaran sewenang-wenang terhadap kebebasan individu sebagai pemegang wewenang publik”.

Kasus ini memberikan gambaran langka tentang konflik kepentingan finansial DGSE, yang diberi tugas mengelola dana yang dialokasikan untuk mengamankan negara jika terjadi keadaan darurat nasional.

Berawal dari kompensasi kerusakan yang dibayarkan ke Prancis setelah Perang Dunia I, modal tersebut dipisahkan dari anggaran operasional lembaga dan ditempatkan pada suatu dana investasi yang membantunya tumbuh secara substansial selama beberapa dekade.

Namun pada pergantian abad, dengan sedikitnya pengawasan eksternal untuk memantaunya, investasi DGSE menjadi berisiko dan mengalami kerugian yang cukup besar, menurut investigasi oleh koran terkemuka Le Monde.

Dalam upaya melepaskan diri dari perusahaan-perusahaan yang merugi dan memulihkan dananya, DGSE kemudian melakukan kesepakatan untuk bertukar saham dengan Duménil pada awal tahun 2000-an.

Namun pengusaha Prancis-Swiss – yang telah dijatuhi sanksi karena kasus penipuan pajak dan pelanggaran lainnya – segera mentransfer aset yang tersisa dan melikuidasi perusahaan induknya, sehingga DGSE memegang saham yang tidak ada nilainya.

Badan intelijen tersebut memperjuangkan kasus itu di pengadilan selama lebih dari satu dekade, tetapi gagal memperoleh kembali kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar 15 juta euro.

Pada bulan Maret 2016, Duménil menuduh, DGSE menggunakan cara-cara yang lebih kotor.Menurut pernyataan kepada penyidik yang dilihat oleh Le Monde, Duménil mengklaim dirinya dicegat oleh polisi perbatasan di bandara Charles de Gaulle di Paris dan diserahkan kepada dua agen DGSE berpakaian preman.

“‘Anda merampok pemerintah sebesar 13 juta, yang sekarang menjadi 15 juta beserta bunga’,” kata Duménil, menirukan kata-kata salah seorang agen yang diucapkan kepadanya. “‘Anda harus mengembalikannya kepada kami’… Dia sangat mengancam, bilang kalau saya bisa jadi akan berakhir di kursi roda atau lebih buruk lagi.”

Pengusaha itu mengatakan bahwa para agen intelijen itu juga menunjukkan kepadanya foto-foto keluarga dan teman-temannya. “Mereka ingin saya tahu bahwa mereka juga bisa mengejar siapa pun dari orang-orang tersebut (keluarga dan temannya, red).”

Setelah ditahan beberapa lama Duménil kemudian diizinkan pergi. Dia lalu membuat pengaduan, yang telah ditolak beberapa kali tetapi diizinkan untuk banding. Sementara nama-nama agen DGSE yang menekan dan mengancam Duménil masih tidak boleh diungkapkan, tetapi nama direkturnya yaitu Bajolet diungkap ke publik pada akhir 2022 sebagai pihak yang menyuruh para agen tersebut.

Bajolet kepada penyidik mengakui menyetujui rencana untuk mencegat Duménil di bandara, tetapi mengatakan bahwa ia tidak memberikan instruksi rinci dan hanya bermaksud untuk menghidupkan kembali diskusi antar pengacara dari masing-masing pihak tentang masalah dana investasi yang hilang tersebut.

DGSE membantah pernah menahan Duménil atau mengancamnya. Dinas intelijen Prancis itu menolak memberikan penjelasan tentang perkembangan kasus itu, lapor AFP Rabu (30/10/2024).

Persidangan Bajolet, yang tanggalnya belum ditetapkan, berisiko menjadikan lembaga intelijen nasional Prancis itu diulik lebih dalam rahasianya, terutama soal bisnis-bisnis yang dilakoninya.*