Hidayatullah.com – Sekitar 75 persen tentara cadangan ‘Israel’ mengalami kesulitan finansial akibat dari keikutsertaan mereka dalam perang genosida di Gaza, Palestina.
Hal itu terungkap setelah survei yang dilakukan DInas Ketenagakerjaan ‘Israel’, menurut situs berita berbahasa Ibrani, Walla.
Survei tersebut menunjukkan bahwa 41% dari para prajurit cadangan diberhentikan dari pekerjaan mereka atau dipaksa keluar.
Beberapa hari yang lalu, media-media ‘Israel’ melaporkan bahwa puluhan tentara cadangan telah menyatakan bahwa mereka tidak akan kembali bertempur di Gaza, dan memperingatkan bahwa hal itu akan membahayakan para tawanan yang ditahan di sana.
Entitas zionis ‘Israel’ membutuhkan puluhan ribu tentara cadangan untuk melanjutkan perangnya di Gaza, namun, militer ‘Israel’ menghadapi kesulitan untuk merekrut tentara cadangan yang menolak untuk bertugas di daerah kantong tersebut, dengan alasan tidak menyetujui kebijakan pemerintah Zionis.
Baca Juga
Menurut koresponden militer untuk Haaretz, Yaniv Kubovich, hal ini menunjukkan adanya penurunan moral di antara pasukan cadangan.
Dalam dua minggu terakhir, banyak tentara cadangan telah memberitahu komandan mereka bahwa mereka tidak akan melapor untuk bertugas jika dipanggil untuk berperang lagi sebagai tanggapan atas tindakan pemerintah baru-baru ini, termasuk pemecatan kepala Shin Bet Ronen Bar, pemecatan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, dan perubahan pada Komite Seleksi Yudisial.
Menurut Kubovich, para anggota militer juga menyuarakan keprihatinan mereka mengenai pengabaian pemerintah terhadap putusan Mahkamah Agung, dan mencatat bahwa para pejabat militer meyakini bahwa masalah ini jauh lebih luas daripada yang disadari publik.
Ini sebagian karena banyak prajurit yang memilih untuk tidak secara terbuka mendiskusikan keputusan mereka untuk menolak wajib militer dan menunggu hingga mereka menerima perintah pemanggilan sebelum bertindak, koresponden itu menjelaskan.
Selama beberapa minggu terakhir, sejumlah prajurit cadangan mengumumkan bahwa mereka tidak akan mematuhi perintah penempatan mereka, dengan alasan apa yang mereka sebut sebagai “kudeta otoriter”.
Dalam diskusi baru-baru ini dengan pimpinan tertinggi militer, para perwira cadangan senior menyatakan keprihatinan atas tren yang berkembang, memperingatkan adanya penurunan 50% dalam pendaftaran untuk dinas cadangan, sementara seorang perwira cadangan berpangkat tinggi mengatakan kepada Haaretz bahwa para komandan brigade dan batalyon telah menghadapi lusinan kasus di mana para cadangan telah menyatakan bahwa mereka tidak akan melapor untuk bertugas.
Perwira tinggi tersebut menjelaskan bahwa alasan utama pertama di balik ini adalah pelanggaran kesepakatan pertukaran tawanan, sementara alasan utama kedua adalah undang-undang yang membebaskan orang Yahudi Haredi dari tugas di militer Israel dan “kudeta otoriter”.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
