Hidayatullah.com– Partai Shas, hari Senin (9/6/2025), mengancam akan menjatuhkan pemerintahan Israel pimpinan PM Benjamin Netanyahu yang mendukung mosi pemilu dini di tengah perselisihan tentang wajib militer bagi kalangan Yahudi ultra-Ortodoks.
Pemerintahan koalisi yang dipimpin Netanyahu saat ini – salah satu yang paling sayap kanan dalam sejarah Israel – berisiko ambruk disebabkan perselisihan tentang sebuah rancangan undang-undang yang akan mencabut pengecualian wajib militer bagi Yahudi ultra-Ortodoks, kaumnya Partai Shas.
Kalangan Yahudi Israel yang lain mendesak supaya pengecualian itu dicabut, karena Israel saat ini membutuhkan tambahan tentara untuk melawan Hamas di Gaza.
Netanyahu sendiri mendapatkan tekanan dari partainya sendiri Likud untuk lebih banyak memasukkan pria Yahudi ultra-Ortodoks dan memberlakukan hukuman bagi yang mengelak dari kewajiban itu, yang merupakan garis merah bagi Shas.
Partai Shas menginginkan UU yang secara permanen mengecualikan Yahudi ultra-Ortodoks dari keharusan mengikuti kewajiban militer dan memberikan waktu dua hari untuk Netanyahu mencari solusinya.
“Kami tidak ingin menjatuhkan sebuah pemerintahan sayap kanan, tapi kami sudah mencapai batas (kesabaran) kami,” kata juru bicara Shas Asher Medina kepada radio publik Israel seperti dilansir AFP Senin (9/6/2025).
“Apabila tidak ada solusi di menit-menit terakhir (perihal wajib militer), kami akan memilih untuk membubarkan Knesset,” katanya, merujuk pada parlemen Israel.
Pekan lalu, sebuah sumber Shas mengatakan kepada AFP bahwa partainya mengancam akan keluar dari koalisi kecuali solusinya sudah ditemukan pada hari Senin ini.
Memanfaatkan situasi itu, kalangan oposisi berharap akan ada keputusan pembubaran parlemen pada rapat hari Rabu, sehingga memicu pemilihan umum.
Pemerintahan koalisi saat ini, dibentuk pada Desember 2022, terdiri dari partainya Netanyahu Likud, faksi-faksi kanan-jauh dan partai-partai Yahudi ultra-Ortodoks. Apabila kalangan ultra-Ortodoks mundur maka koalisi itu kehilangan mayoritasnya di parlemen.
Jajak pendapat yang dipublikasikan pada bulan Maret oleh koran sayap kanan Israel Hayom menunjukkan 85 persen Yahudi Israel mendukung penghapusan pengecualian Yahudi Ortodoks dari wajib militer.
Sebanyak 41 persen mendukung program wajib militer bagi semua warga Israel yang memenuhi syarat. Saat ini wajib militer berlaku bagi pria dan berlangsung selama 32 bulan.*
