Hidayatullah.com— Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan MUI Pusat, M. Din Syamsuddin, menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan kebangkitan kembali Solusi Dua Negara bagi penyelesaian penjajahan ‘Israel’ atas Palestina.
Din menilai gagasan itu memang ideal, namun pada praktiknya sulit diwujudkan karena penjajah ‘Israel’ tak pernah memenuhi syarat yang menjadi dasar terbentuknya dua negara.
Menurut Din, gagasan Solusi Dua Negara bukanlah sesuatu yang baru. Sejak lama, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) termasuk Indonesia menganut pemikiran itu sebagai jalan keluar untuk mengakhiri konflik panjang yang berdampak global. Akan tetapi, gagasan Dua Negara yang dimaksud itu ada sejumlah prasyarat yang selalu diabaikan oleh pihak penjajah ‘Israel’.
“Solusi Dua Negara itu memang baik. Namun syaratnya jelas, ‘Israel’ harus mundur dari wilayah Arab yang dikuasai sejak Perang 1967, seperti Sinai dan Dataran Tinggi Golan. Selain itu, pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat harus dihentikan, dan status Baitul Maqdis (Yerusalem) ditetapkan sebagai kota suci yang tidak boleh dikuasai satu pihak. Faktanya, syarat-syarat itu tidak pernah dipenuhi oleh ‘Israel’,” ujar Din dalam keterangannya, Selasa (24/9/2025).
Ia menyebut, situasi di lapangan justru semakin memburuk. Penjajah ‘Israel’ tidak hanya terus memperluas permukiman di Tepi Barat, tetapi juga melakukan agresi militer di Gaza yang menimbulkan banyak korban sipil.
Baca Juga
Bahkan, kata Din, ‘Israel’ menodai Masjid Al-Aqsha dan secara sepihak menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota, langkah yang didukung penuh oleh Amerika Serikat. “Dengan kondisi seperti itu, kesepakatan Solusi Dua Negara praktis menjadi batal. ‘Israel’ terus melanggar dan dunia hanya bisa menyaksikan,” tegasnya.
Penjajah Harus Mundur
Merespons seruan Presiden Prabowo di PBB, Din berpendapat bahwa tanpa penyelesaian faktor-faktor fundamental, gagasan tersebut tidak akan memberi dampak nyata.
“Seruan Presiden di PBB untuk menghidupkan kembali Solusi Dua Negara nyaris bak teriakan di tengah samudra, keras tapi hilang ditelan ombak. Solusi itu ideal, tapi harus didahului dengan penghentian genosida di Gaza dan pengunduran ‘Israel’ dari wilayah pendudukan. Tanpa itu, Solusi Dua Negara hanya akan hampa,” ujarnya.
Din menekankan, Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan tidak boleh berhenti pada wacana. Ia mendorong pemerintah mengambil langkah lebih konkret dalam mendorong penyelesaian konflik, termasuk menekan ‘Israel’ agar segera mundur dari wilayah yang didudukinya.
“Yang mendesak dilakukan adalah menekan ‘Israel’ untuk mundur dari wilayah pendudukan, menghentikan genosida, serta segera menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza yang kelaparan,” kata Din.
Menurutnya, bila jalur diplomasi tidak digubris, opsi pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional patut dipertimbangkan. Ia bahkan mengusulkan Indonesia berani mempelopori upaya itu bersama negara-negara sahabat.
“Kalau jalan damai terus diabaikan ‘Israel’, maka opsi militer melalui Peace Keeping Force atau War Preventing Force bisa menjadi solusi. Pertanyaannya, beranikah Indonesia memimpin langkah ini? Semua bergantung pada nyali dan kekuatan hati Kepala Negaranya,” pungkas Din, yang juga menjabat Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) serta Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
