Hidayatullah.com– Insiden runtuhnya musala di sebuah pondok pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur membuka babak baru dalam perhatian pemerintah terhadap keselamatan para santri di seluruh Indonesia.
Sebagai respons cepat atas tragedi tersebut, pada Selasa (14/10/2025), tiga kementerian penting menandatangani Kesepakatan Bersama Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren yang bertujuan meningkatkan standar bangunan dan lingkungan pesantren secara nasional.
Kesepakatan strategis ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.
Melalui kolaborasi intensif ini, ketiga instansi sepakat menguatkan koordinasi, berbagi data, dan memberikan dukungan teknis guna memastikan keamanan fisik dan kenyamanan ekosistem belajar di pesantren.
Dalam sambutannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya pesantren sebagai pilar utama pendidikan agama di Indonesia.
Baca Juga
“Dengan total 42.369 pondok pesantren swasta yang tersebar di seluruh nusantara, penguatan infrastruktur tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga perlindungan nyata negara terhadap jutaan santri,” jelas Menag.
Ia mengingatkan agar peristiwa memilukan di Jawa Timur menjadi pijakan untuk memastikan tidak ada lagi bangunan yang membahayakan keselamatan santri.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, turut mendapat apresiasi atas arahan cepat dan alokasi anggaran tambahan yang diberikan sebagai bentuk komitmen nyata negara terhadap dunia pendidikan keagamaan.
“Perhatian presiden menjadi modal penting agar pemerintah bisa hadir secara nyata dalam menjaga keselamatan dan kelayakan pesantren,” imbuh Nasaruddin.
Dari sisi teknis operasional, Menteri PUPR Doddy Hanggodo mengumumkan pembentukan tim khusus untuk melakukan pemetaan dan uji kelayakan bangunan pesantren di berbagai daerah.
“Kami akan memulai dari 80 pesantren sebagai sampel untuk mengukur kualitas bangunan secara menyeluruh dan melaporkannya kepada Kementerian Agama sebagai bahan pengambilan kebijakan,” terangnya.
Selain itu, pelatihan teknis mengenai konstruksi aman dan pendampingan perizinan bangunan turut disiapkan khusus untuk pengelola pondok pesantren yang selama ini mengalami kendala administratif.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhaimin Iskandar, menyoroti kewajiban negara memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh santri agar mendapat keadilan dalam pendidikan.
“Secara sosial, keamanan belajar adalah hak fundamental yang harus dijaga oleh negara,” ucapnya.
Kesepakatan ini mencakup beberapa poin penting seperti sistem pertukaran data pesantren oleh Kementerian Agama, dukungan teknis dan supervisi bangunan oleh Kementerian PUPR, serta pengawasan perizinan yang dilakukan secara sinergis dengan pemerintah daerah. Selain menteri utama, acara penandatanganan dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri PUPR Diana, serta pejabat terkait lainnya.
Melalui langkah konkret ini, pemerintah berupaya sekaligus mencegah terulangnya insiden tragis serupa yang mengorbankan nyawa dan menimbulkan duka mendalam bagi keluarga santri.
Keamanan dan kelayakan pusat pendidikan agama kini menjadi prioritas nasional yang harus dijaga bersama demi masa depan bangsa yang lebih aman dan berdaya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
