Hidayatullah.com – ‘Israel’ mendesak Amerika Serikat untuk mengecualikan Turki dan Qatar dari komite internasional yang bertanggung jawab atas rekonstruksi Gaza. Entitas zionis juga ingin AS menghalangi kedua negara untuk mengerahkan pasukan di Jalur Gaza.
Gedung Putih pada Jumat menunjuk Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali al-Thawadi menjadi bagian dari Dewan Eksekutif Gaza, sebuah panel beranggotakan 11 orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan komite Palestina baru di Gaza.
Baik Turki maupun Qatar menyatakan kesediaan mereka untuk berkontribusi pada Pasukan Stabilisasi Internasional yang diusulkan, yang menurut Washington akan mengawasi keamanan di Gaza.
Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan menteri luar negerinya untuk menyampaikan keberatan kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengenai keterlibatan mereka.
“Tidak akan ada tentara Turki atau Qatar di Jalur Gaza,” kata Netanyahu kepada Knesset pada Senin.
Baca Juga
“Di Jalur Gaza, kita berada di ambang fase kedua rencana Trump. Fase kedua berarti satu hal sederhana: Hamas akan dilucuti senjatanya, dan Gaza akan didemiliterisasi,” katanya.
Dewan Eksekutif Gaza
Pemerintahan Trump mengumumkan pekan lalu pembentukan komite Palestina beranggotakan 15 orang untuk menggantikan Hamas di Gaza, bersama dengan dewan eksekutif yang dipimpin oleh diplomat Bulgaria Nickolay Mladenov.
Struktur ini akan beroperasi di bawah “Dewan Perdamaian” presiden AS dan membentuk pilar utama dari rencana 20 poin yang bertujuan untuk mengakhiri perang.
Anggota dari Dewan eksekutif ini juga termasuk pengusaha yang terkait dengan ‘Israel’, Yakir Gabay dan Marc Rowan, mantan perdana menteri Inggris Tony Blair, kepala intelijen Mesir Hassan Rashad, Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional UEA Reem al-Hashimy, dan penasihat Gedung Putih Steve Witkoff dan Jared Kushner.
Pemerintah juga menunjuk Jenderal AS Jasper Jeffers untuk memimpin pasukan internasional, yang telah nerupaya untuk mendapatkan dukungan di antara negara-negara Arab dan Muslim di tengah kekhawatiran bahwa pasukan tersebut akan digunakan untuk melucuti senjata Hamas secara paksa.
Sejak pengumuman tersebut, Netanyahu berulang kali mengeluh bahwa Gedung Putih tidak mengoordinasikan langkah tersebut dengannya, sementara para menteri sayap kanan dalam pemerintahannya telah menuntut langkah-langkah menuju aneksasi dan pemukiman kembali Gaza.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
