Hidayatullah.com—Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, memicu kontroversi luas setelah secara terbuka menyerukan pembunuhan Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa dalam pernyataan yang disampaikan pada Sabtu.
Media Israel seperti The Times of Israel dan Ynet melaporkan bahwa Ben Gvir menyebut al-Sharaa sebagai “kepala ular” dan menyatakan bahwa konflik dengan pemerintahan baru Suriah tidak dapat dihindari.
Seruan tersebut muncul di tengah eskalasi konflik antara Israel dan Suriah, termasuk serangan udara Israel ke sejumlah wilayah di Suriah selatan dan sekitar Damaskus. Politisi sayap kanan keras di cabinet penjajah yang kerap memicu kontroversi melalui pernyataan-pernyataan ekstrem ini menegaskan bahwa pemimpin Suriah tersebut dinilai “tidak bisa diajak bernegosiasi” dan harus dilenyapkan karena dianggap sebagai ancaman bagi keamanan Israel.
Dalam pernyataannya, Ben Gvir juga menggunakan nama lama al-Sharaa, yaitu al-Jolani, serta menuduh pemerintah Suriah melakukan kekejaman terhadap komunitas Dürzi. Ia menyebut adanya pembunuhan dan penyiksaan, meski tuduhan tersebut belum diverifikasi secara independen oleh lembaga hak asasi manusia internasional.
Media Suriah seperti kantor berita resmi SANA menyoroti pernyataan tersebut sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara dan bentuk eskalasi retorika dari pejabat Israel.
Sejumlah laporan media regional menyebut pernyataan itu berpotensi memperburuk situasi keamanan di kawasan.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Suriah. Penjajah belum memberikan klarifikasi apakah pernyataan tersebut mencerminkan kebijakan resmi atau pandangan pribadi Ben Gvir.
Analis Timur Tengah dari sejumlah media Arab menilai ketegangan ini tidak lepas dari posisi strategis Suriah dalam peta konflik kawasan. Dalam laporan media Arab, Suriah disebut sebagai salah satu titik kunci dalam dinamika perjuangan Palestina, baik secara geografis maupun politik.
Ahmad al-Sharaa—yang juga dikenal sebagai al-Jaulani—dipandang sebagai figur berpengaruh dalam konfigurasi kekuatan baru di kawasan, terutama karena sikapnya yang dinilai tidak membuka ruang normalisasi atau kerja sama dengan pihak penjajah ‘Israel’.
Kawasan Strategis
Suriah menempati posisi strategis sebagai “pintu utara” Israel, terutama melalui wilayah Dataran Tinggi Golan yang hingga kini menjadi titik sengketa dan memiliki nilai militer tinggi karena memungkinkan pengawasan langsung ke wilayah Israel.
Selain itu, Suriah juga menjadi jalur penghubung utama antara Iran dan Lebanon, yang digunakan untuk menopang kekuatan Hizbullah—aktor non-negara yang menjadi salah satu ancaman terbesar Israel. Dalam banyak analisis kawasan, jalur ini disebut sebagai tulang punggung “poros perlawanan”, yang memungkinkan distribusi logistik dan dukungan militer lintas negara untuk menghadapi penjajah Israel.
Suriah juga diprediksi pintu penting pembuka pembebasan Baitul Maqdis yang kini masih dibawa kekuasan penjajah. Al Jazeera dan Al Araby, menjelaskan, posisi ini menjadikan Suriah sebagai bagian integral dari peta perang Israel–Palestina.
Hal ini diungkap pengamat politik Arab Abdul Bari Atwan yang menegaskan bahwa setiap bentuk koordinasi antara aktor-aktor perlawanan—termasuk jika Hamas dan al Jaulani membangun kedekatan strategis—berpotensi “menghidupkan kembali front utara” yang lama dikhawatirkan pihak ‘Israel’, yang jika benar-benar terwujud secara militer dan politik, ia dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan Israel di kawasan.
Di sisi lain, secara historis dan politik, Suriah dikenal sebagai salah satu negara Arab yang paling konsisten mendukung perjuangan Palestina, baik dengan memberi ruang bagi kelompok-kelompok pejuang Palestina maupun menolak normalisasi dengan ‘Israel’.
Sejumlah analis Timur Tengah di media Arab seperti Al Jazeera dan Al Araby Al Jadeed menilai bahwa jika kepemimpinan baru Suriah di bawah Ahmad al-Sharaa kembali membuka ruang koordinasi dengan pejuang Hamas, maka ‘Israel’ berpotensi menghadapi tekanan multi-front dari Gaza, Lebanon, dan Suriah secara bersamaan.*




