Hidayatullah.com – Prancis memanfaatkan raksasa teknologi Amerika untuk merebut kembali data dan kedaulatannya dengan melarang Windows dari seluruh kantor pemerintahannya. Langkah ini mengguncang industri teknologi global dan menandakan berakhirnya hubungan jangka panjang dengan Microsoft.
Keputusan ini bukan hanya tentang mengganti perangkat lunak; ini adalah manuver strategis untuk melepaskan diri dari pengaruh dominasi teknologi Amerika.
Seperti yang dilaporkan oleh CIO Bulletin, pemerintah Prancis berencana untuk mentransisikan infrastruktur digitalnya ke platform open-source Linux, dimulai dengan lembaga digitalnya sendiri, DINUM.
Motivasi di balik perubahan radikal ini berakar pada keinginan untuk mandiri. Menteri Prancis David Amiel menekankan bahwa negara tersebut bertekad untuk “merebut kembali kendali atas takdir digital kita.” Ia menjelaskan bahwa Prancis tidak dapat lagi mentolerir realitas di mana data paling sensitif dan fondasi digitalnya dikelola oleh perusahaan asing. Sentimen ini bergema di seluruh benua karena para pemimpin Eropa semakin waspada terhadap ketergantungan mereka yang berlebihan pada teknologi AS dan Tiongkok.
Gesekan ini telah mencapai tingkat diplomasi tertinggi. Pada Konferensi Keamanan Munich, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bersikap tegas, menyatakan:
“Saya ingin menegaskan dengan sangat jelas: kedaulatan digital kita adalah kedaulatan digital kita.”
Saat Washington merespons dengan tarif dan larangan visa, jurang pemisah semakin melebar. CIO Bulletin terus memantau perkembangan cerita ini, karena keluarnya Prancis dari Windows menandai awal era baru di mana negara-negara memprioritaskan perbatasan digital mereka sendiri daripada kenyamanan perusahaan.*




