Teladan Jusuf Wibisono : Pejabat Masyumi yang Berintegritas Tinggi

“Oleh orang tua saya, saya diberi nama Wibisono; dan justru karenanya saya hendak menjunjung tinggi nama saya itu. Saya berpendirian akan tetap membela kebenaran, meskipun saya harus berhadapan dengan saudara tua.” (Jusuf Wibisono, 1980)

Hidayatullah.com | DALAM kancah perpolitikan Indonesia, nama Mr. Jusuf Wibisono (1909-1982) kerap dikenang bagaikan batu karang. Sebagaimana digambarkan oleh Sutan Kalipah -mengenang wafatnya- dalam majalah Panji Masyarakat No. 364 (1982), ia adalah sosok umat Muhammad yang teguh pendirian, “laksana batu karang, yang tidak patah roboh dihantam badai ombak samudera kehidupan lahir-batin!”

Sebagai tokoh terkemuka Partai Masyumi yang pernah menduduki posisi-posisi krusial seperti Anggota Badan Pekerja KNIP dan Menteri Keuangan, Jusuf Wibisono mewariskan keteladanan langka mengenai bagaimana seorang pejabat publik harus menjaga integritas di tengah godaan kekuasaan.

Prinsip hidup Jusuf yang merdeka dan ogah menjilat sudah tertempa sejak masa mudanya. Buku biografinya yang ditulis oleh Soebagijo I.N., “Jusuf Wibisono: Karang di Tengah Gelombang” (1980), mencatat bagaimana ia berani menolak perintah pemerintah militer Jepang untuk menjadi jaksa politik.

Jusuf enggan memata-matai dan mengkhianati sesama pejuang kemerdekaan. Ia lebih memilih ditempatkan pada posisi yang kurang strategis sebagai Jaksa Ekonomi demi mempertahankan hati nuraninya.

Keteguhan ini kembali diuji saat ia ditahan oleh tentara Belanda pada masa revolusi fisik tahun 1947. Pemerintah Belanda melalui Dr. Idenburg menawarkan kebebasan instan dengan syarat ia harus menandatangani janji untuk berhenti dari aktivitas politik.

Jika menolak akibatnya sangat fatal, ia akan dibuang ke daerah Republik dan dipisahkan dari keluarganya yang saat itu dalam kondisi serba kekurangan. Meski didera kekhawatiran mendalam terhadap nasib istri dan anak-anaknya di daerah musuh, Jusuf menolak tunduk pada Belanda agar tidak tercatat sebagai pengkhianat dalam sejarah perjuangan bangsa.

Profesionalisme di Atas Relasi Pribadi

Integritas Jusuf Wibisono juga mewujud pada kemampuannya memisahkan urusan personal dengan kewajiban negara. Saat menjabat sebagai Jaksa Ekonomi di zaman Jepang, ia harus menyidangkan kasus penimbunan barang oleh seorang pedagang bernama Salim Nahdi. Mengingat Salim Nahdi memiliki kedekatan dengan tokoh besar Haji Agus Salim dan Mohammad Roem, kedua tokoh yang sangat dihormati Jusuf tersebut mendatangi rumahnya secara pribadi untuk meminta kelonggaran hukum.

Meski mengalami pergolakan batin yang hebat karena rasa takzimnya kepada Haji Agus Salim, Jusuf tidak menggadaikan profesionalismenya. Ia dengan sopan namun tegas berkata kepada Mohammad Roem, “Roem, marilah kita masing-masing menjalankan tugas sebaik-baiknya. Belalah klienmu baik-baik menurut keyakinanmu, dan saya akan bertindak sebagai jaksa yang baik pula.” Kasus tetap berjalan secara adil tanpa intervensi kekuasaan.

Kisah paling ikonik mengenai integritas ekonomi Jusuf Wibisono terekam jelas dalam majalah Panji Masyarakat No. 364 (1982). Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, ia kerap menjadi sasaran empuk upaya suap. Suatu hari, seorang asing menyambangi ruang kerjanya untuk menawarkan sebuah kontrak bisnis. Orang asing tersebut merayu Jusuf dan bertanya, “Bila kontrak ini sudah Yang Mulia tandatangani, di mana Yang Mulia ingin didepositokan… nya? Di Singapura atau Swiss?”

Menyadari bahwa ia sedang disogok, Jusuf menampik dengan keras, “Kontrak saya teken bila ada keuntungannya untuk negara saya. Bukan karena pertimbangan-pertimbangan lain!” Ketika orang asing itu terus mendesak dan meyakinkan bahwa tidak ada satu pun orang atau saksi yang melihat tindakan mereka di dalam kamar tersebut, Jusuf langsung menunjuk ke atas langit dan berkata, “God! Sebagai orang Islam, saya yakin, Tuhan saya melihat, mendengar dan menyaksikan kita bicara.” Mendengar kesaksian iman yang begitu berani, sang makelar asing ketakutan dan langsung menyelinap keluar pintu.

Keteguhan menjaga harta yang halal ini pula yang menyelamatkannya pada medio 1957–1959. Di era Demokrasi Terpimpin, Jusuf sempat ditahan atas tuduhan korupsi kekayaan negara. Namun, karena ia selalu hidup bersih, dakwaan tersebut tidak pernah terbukti di meja hijau dan ia dibebaskan tanpa proses pengadilan.

Kisah penolakan suap juga tercatat dalam buku biografinya saat ia dengan tegas mengembalikan bungkusan koran berisi tumpukan uang dari seorang broker Amerika terkait proyek pengadaan kapal patroli Bea Cukai. Bagi Jusuf, pembelaan terhadap kas negara adalah mutlak. Ketika memilih percetakan John Enschede Belanda untuk mencetak uang kertas Indonesia, ia juga menepis segala bentuk komisi pribadi karena keputusan itu murni diambil demi keuntungan kedaulatan moneter Indonesia.

Kesederhanaan hingga Akhir Hayat

Dari perjalanan hidup beliau, politik tidak pernah dijadikan ladang memperkaya diri. Majalah Panji Masyarakat No. 364 juga mencatat sebuah realitas mengharukan: hingga akhir hayat istrinya, Soemijati, keluarga mantan Menteri Keuangan ini tidak memiliki rumah pribadi.

Mereka bertahun-tahun hidup berpindah-pindah, mulai dari rumah jabatan hingga menumpang di rumah aset milik Bank Perdania. Barulah di sisa usianya, setelah mendapat bagian dari penjualan rumah tersebut, ia mampu membeli sebuah hunian sangat sederhana di daerah Rawasari, Cempaka Putih, yang ia namakan Padepokan Soefihati.

Kepada sahabatnya, Jusuf pernah merenungkan keputusannya untuk hidup jujur: “Coba kalau saya dulu mau disogok, mau korupsi, kehidupan saya bersama anak cucu hingga sekarang tidak akan selamat. Nyatanya saya senantiasa mendapat perlindungan Tuhan.” Mr. Jusuf Wibisono telah membuktikan bahwa menjadi pejabat publik yang bersih, merdeka, dan berintegritas tinggi bukanlah sebuah utopia, melainkan pilihan hidup yang bisa diwujudkan nyata.

Bagi para pejabat dan pemangku kebijakan di era kekinian, kisah hidup Mr. Jusuf Wibisono memberikan teguran sekaligus inspirasi yang sangat luar biasa. Di zaman sekarang, ketika fasilitas kedinasan kian mewah dan sistem pengawasan kian canggih, kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang justru masih kerap terjadi.

Teladan dari Jusuf Wibisono mengajarkan bahwa benteng pertahanan utama seorang pejabat bukanlah sekadar aturan hukum atau ancaman lembaga pengawas, melainkan integritas personal yang berakar pada ketakutan kepada Allah dan komitmen menjaga nama baik keturunan.

Menjabat adalah tentang pelayanan, bukan ajang menumpuk harta pribadi untuk tujuh turunan. Ketika para pejabat kekinian dihadapkan pada persimpangan antara keuntungan materi instan atau kejujuran publik, mereka harus ingat bahwa kemakmuran sejati tidak lahir dari uang suap, melainkan dari keberkahan hidup yang bersih dan membawa ketenangan hingga akhir hayat. (MBS)