Hackney London Mulai Akhiri Hubungan Kota Kembar dengan Haifa ‘Israel’

Hidayatullah.com – Distrik Hackney di London Raya, Inggris memutuskan akan mulai mengakhiri hubungan kota kembar dengan Haifa di wilayah Palestina yang dijajah ‘Israel’.

Melansir MEMO pada Kamis (30/07/2026), mayoritas anggota dewan distrik mendukung usulan tersebut melalui pemungutan suara. Hackney dan Haifa telah menjalin hubungan kota kembar selama 58 tahun, sejak 1968.

Usulan untuk memutuskan hubungan kota kembar dengan Haifa sesuai dengan janji kampanye Green Party (Partai Hijau) yang berhasil mengamankan 42 dari 57 kursi dewan Hackney dalam pemilu pada Mei lalu.

Salah satu anggota dewan Partai Hijau distrik Hackney, Sam Mathys, mengatakan bahwa hubungan kelembagaan distrik itu harus tetap konsisten dengan komitmennya terhadap “hak asasi manusia, hukum internasional, keadilan, dan solidaritas.”

Hasil penyelidikan Mahkamah Internasional (ICJ), imbuh Mathys, yang “menemumkan kemungkinan tindakan Israel dapat dianggap genosida” menjadi dasar usulan pemutusan hubungan kota kembar dengan Haifa. Ditambah lagi dengan kehadiran ‘Israel’ di wilayah Palestina yang diduduki yang jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum.

Pernyataan Mathys, didukung oleh Walikota Hackney dari Partai Hijau, Zoë Garbett. Menurut Garbett mempertahankan hubungan formal dengan Haifa, yang ia sebut sebagai “kota pelabuhan militer”, tidak sesuai dengan nilai-nilai anti-rasis Hackney.

Ia juga mengutip temuan Komisi Penyelidikan PBB yang menyimpulkan bahwa otoritas ‘Israel’ telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.

Argumen para penentang

Para penentang usulan pemutusan hubungan kota kembar berdalih bahwa Haifa memiliki dewan yang berseberangan dengan pemerintah ‘Israel’.

Simche Steinberger, dari kelompok konservatif, berdalih bahwa Haifa dikuasai dewan yang beraliran seperti Partai Hijau. Sedangkan Anggota dewan dari Partai Buruh, Ben Lucas, juga mengkritik usulan tersebut sebagai “sekadar sandiwara”, dan mengklaim bahwa dewan seharusnya bertindak sebagai “pembangun jembatan, bukan penghancur jembatan”.

Para penentang keputusan tersebut berulang kali menggambarkan Haifa sebagai kota progresif dan model koeksistensi antara warga Yahudi dan Palestina di ‘Israel’.

Namun, hal itu disangkal oleh aktivis HAM Gary Spedding.

“Mengklaim bahwa Haifa adalah model cemerlang integrasi Arab-Yahudi yang mulus—di mana restoran-restoran ‘berdesak-desakan’, agama-agama terwakili secara setara, dan universitas-universitas sepenuhnya multikultural—menutupi realitas ketidaksetaraan struktural, kewarganegaraan kelas dua, dan rasisme berulang yang ditujukan kepada warga Palestina di Israel,” kata Spedding.

Sejumlah laporan juga mengungkap bahwa Haifa dengan sistematis menjaga citranya dengan hati-hati. Pada tahun 2025, Majalah +972 mendokumentasikan pembatasan yang diberlakukan pada demonstrasi anti-perang dan melaporkan bahwa Walikota Haifa Yona Yahav menyatakan bahwa orang-orang yang menuduh Israel melakukan kejahatan perang atau genosida “tidak diterima di Haifa”.

Warga dan aktivis Palestina mengatakan kepada publikasi tersebut bahwa koeksistensi kota yang dipuji seringkali bergantung pada sikap diam terhadap perlakuan ‘Israel’ terhadap warga Palestina.

Mendukung mosi tersebut, anggota dewan Partai Hijau Manal Massalha menekankan bahwa mengakhiri hubungan tersebut “bukan tentang menentang suatu bangsa, agama, atau budaya”, tetapi memastikan bahwa kemitraan kelembagaan Hackney mencerminkan nilai-nilainya.

Anggota dewan Partai Hijau Yahudi, Florence Schechter, juga mendukung usulan tersebut, dengan mengatakan bahwa nilai-nilai Yahudi yang dianutnya menjadi dasar keputusannya. Ia mengutuk pembunuhan warga sipil dan memperingatkan bahwa tindakan negara ‘Israel’ tidak boleh dianggap mewakili seluruh rakyat Yahudi.

“Keadilan untuk Palestina adalah keadilan untuk semua,” kata Massalha kepada dewan.*