Hidayatullah.com – Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lain dikabarkan sepakat untuk menyerahkan senjata mereka, menurut Nikolay Mladenov, perwakilan Board of Peace (BoP) atau juga disebut Dewan Perdamaian.
Hal itu disampaikan Mladenov kepada Dewan Keamanan PBB dalam pengarahan terkait pelaksanaan rencana perdamaian AS pada Rabu(26/08/2026).
“Untuk pertama kalinya, Hamas dan faksi-faksi bersenjata di Gaza telah sepakat untuk menyerahkan senjata mereka dan mengalihkan wewenang pemerintahan sepenuhnya—baik sipil maupun keamanan—kepada pemerintahan transisi yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Mladenov.
Ia mengklaim langkah ini dapat “meningkatkan taraf hidup warga Palestina di Gaza secara drastis dan berkelanjutan, serta memberikan keamanan yang langgeng bagi warga Israel.”
Pada akhir Juli lalu, BoP meluncurkan peta jalan (roadmap) berisi 15 poin yang menyerukan pelucutan senjata Hamas dan faksi-faksi bersenjata lainnya, pengalihan administrasi Gaza kepada Komite Nasional, bersamaan penarikan pasukan Israel secara bertahap.
Beberapa pekan kemudian, ‘Israel’ menolak rencana tersebut. Gembong Zionis Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa Hamas harus melucuti senjatanya sebelum penarikan pasukan ‘Israel’ dilakukan.
Hamas menanggapi hal itu dengan menyerukan adanya tekanan internasional terhadap Israel agar melaksanakan roadmap tersebut, seraya menegaskan komitmennya terhadap kesepakatan yang telah dicapai bersama para mediator dan BoP.
Tiga syarat
Mladenov mengatakan bahwa rencana perdamaian Board of Peace memerintahkan penyingkiran “segala jenis senjata di Gaza. Tidak ada wilayah abu-abu dan tak terkecuali.”
Proses pelucutan ini termasuk senjata berat beserta fasilitas produksinya, gudang senjata, terowongan, senjata api pribadi, dan senjata yang dikuasai oleh faksi-faksi perlawanan.
Berdasarkan rencana tersebut, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) akan menjadi satu-satunya badan yang berwenang memiliki, menyimpan, atau mengendalikan senjata.
“Penarikan dilakukan setelah proses pelucutan senjata diverifikasi dan berlangsung secara bertahap. Proses ini berjalan secara berurutan dan timbal balik. Setiap langkah bergantung pada keberhasilan penyelesaian langkah sebelumnya,” ujar Mladenov, seraya menambahkan bahwa “kemajuan didasarkan pada kinerja nyata, bukan sekadar jadwal kalender.”
Ia mengatakan bahwa pelaksanaannya akan mengikuti prinsip “jangan percaya begitu saja dan verifikasi segalanya.”
Mladenov menyebutkan tiga syarat untuk memajukan proses ini: “Pasukan Stabilisasi Internasional harus dikerahkan; kewajiban Israel berdasarkan Protokol Sharm el-Sheikh harus dilaksanakan; dan Hamas harus mematuhi komitmennya.”
Ia menambahkan bahwa “setiap penggunaan kekuatan yang tidak ditujukan untuk menghadapi ancaman yang mendesak akan mengorbankan sesuatu yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali dalam proses ini.”
“Sebaliknya, setiap senjata yang masih dibawa, setiap terowongan yang masih dioperasikan, dan setiap konvoi yang masih dihambat akan menghambat kemajuan proses ini,” kata Mladenov.*




