Terbitkan Fatwa Haram Vape, Begini 12 Rekomendasi MUI untuk Pemerintah dan Masyarakat

Hidayatullah.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape sebagai perbuatan haram. Tidak hanya penggunaannya, MUI juga mengharamkan kegiatan produksi dan perdagangan vape karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.

Dalam ketentuan hukumnya, MUI menyatakan, “Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

MUI juga menegaskan bahwa penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Demikian pula kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik.

Dalam ketentuan umum, fatwa tersebut mendefinisikan rokok elektronik atau vape sebagai rokok elektronik dengan perangkat bertenaga baterai atau lainnya yang dapat memanaskan zat yang mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap (aerosol) yang dihirup pengguna.

Sementara itu, nikotin didefinisikan sebagai senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau maupun dapat diperoleh melalui proses sintesis. Senyawa ini digunakan dalam produk rokok konvensional maupun rokok elektrik, memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.

MUI Minta Pemerintah Susun UU Pelarangan Vape

Selain menetapkan hukum penggunaan vape, MUI mengeluarkan 12 rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, lembaga negara, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat luas.

Pertama, MUI meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kedua, Presiden diminta mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik atau vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.

Ketiga, pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan vape terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri.

Keempat, Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

Kelima, BPOM diminta memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik atau vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN serta aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi dan penanganan produk vape.

Keenam, Kementerian Perindustrian diminta melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.

Ketujuh, Kementerian Keuangan RI diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

Kedelapan, BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup segala celah peredaran narkoba, salah satunya melalui vape, serta melakukan penindakan secara tegas terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape.

Kesembilan, aparat penegak hukum diminta menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kesepuluh, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diminta meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai haramnya penggunaan rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya.

Kesebelas, masyarakat diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

Kedua belas, seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.

Berlaku Sejak Ditetapkan

Pada bagian ketentuan penutup, MUI menegaskan bahwa fatwa tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari diperlukan perbaikan dan penyempurnaan, ketentuan tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

MUI juga mengimbau seluruh pihak untuk menyebarluaskan fatwa tersebut agar diketahui setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan.

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.

Dengan ketetapan ini, MUI tidak hanya memberikan panduan keagamaan mengenai hukum penggunaan vape, tetapi juga mendorong langkah konkret pemerintah untuk membangun kebijakan pelarangan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif rokok elektrik.